Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Meta Tidak akan Rekomendasikan Konten Politik di Instagram dan Threads

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah penyelenggaraan pemilihan umum yang hampir serentak di berbagai negara di seluruh dunia, Meta memutuskan untuk tidak lagi merekomendasikan konten politik kepada pengguna di Instagram atau Threads.

Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan bahwa pengguna masih akan melihat konten politik dari akun yang mereka ikuti, namun aplikasinya tidak lagi “secara proaktif memperkuat” postingan tersebut.

Menurut Mosseri, perubahan tersebut, yang akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan, akan berlaku untuk akun publik, seperti Reels dan Explore Instagram, dan Threads.


Mosseri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana Meta akan menentukan apa yang dianggap “politis,” namun juru bicara Meta mengatakan hal itu akan mencakup topik terkait pemilu dan masalah sosial.

“Definisi kami mengenai konten politik adalah konten yang kemungkinan besar berisi topik terkait pemerintahan atau pemilu; misalnya postingan tentang undang-undang, pemilu, atau topik sosial,” kata juru bicara tersebut, seperti dikutip dari Engadget, Selasa (13/2).

Meskipun Meta akan membatasi saran terkait topik ini secara default, mereka yang ingin melihat konten tersebut dapat ikut serta melalui pengaturan Instagram dan Threads. Perusahaan mengatakan pembaruan tersebut tidak akan memengaruhi cara orang melihat postingan dari akun yang mereka pilih untuk diikuti.

“Tujuan kami adalah menjaga kemampuan masyarakat untuk memilih berinteraksi dengan konten politik, sekaligus menghormati selera setiap orang terhadap konten tersebut,” kata Mosseri.

Perubahan ini merupakan cara terbaru Meta untuk mencegah pengguna Threads mendiskusikan topik yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah.

Namun perubahan tersebut juga dapat menimbulkan reaksi baru di kalangan pengguna dan pembuat konten, beberapa di antaranya percaya bahwa Meta secara tidak adil menekan jenis konten tertentu.

Sebelumnya Meta juga telah membatasi topik yang “berpotensi sensitif”, termasuk vaksin dan istilah terkait Covid, dari hasil pencarian di Threads.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya