Pembacaan maklumat Selamatkan Demokrasi/Istimewa
Pernyataan sikap atau maklumat dikeluarkan alumni dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyikapi kualitas demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka mendesak Presiden Jokowi tidak mengorbankan demokrasi untuk kepentingan pribadi.
Alumni HMI, Tegar Putuhena mengatakan, bangsa Indonesia susah payah merebut dan menegakkan demokrasi. Menurutnya, reformasi 1998 adalah titik dimana demokrasi akhirnya menang atas kesewang-wenangan orde baru.
Bahkan untuk itu, tak terhitung berapa banyak darah pejuang-pejuang demokrasi yang telah tumpah. Tak terhitung berapa banyak air mata keluarga korban yang kehilangan orang-orang terdekatnya.
Bahkan untuk itu, tak terhitung berapa banyak darah pejuang-pejuang demokrasi yang telah tumpah. Tak terhitung berapa banyak air mata keluarga korban yang kehilangan orang-orang terdekatnya.
"Diculik, disiksa, dibunuh, dilenyapkan. Sebagian mereka hingga kini masih tak kembali. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Kita tentu tak menghendaki demokrasi kembali ke titik nol. Kita tentu tak akan pernah rela kezaliman kembali berkuasa di negeri ini," kata Tegar dalam siaran persnya dilansir RMOLJabar, Rabu (7/2).
Dikatakan Tegar, Pemilu 2024 yang akan segera berlangsung harus menjadi pesta demokrasi yang benar-benar bisa dinikmati semua lapisan rakyat. Termasuk bagi mereka yang terhimpit keadaan.
“Mereka yang terpaksa antri bahan pokok gratis pemberian pemerintah. Orang-orang inilah yang wajib kita bela. Kaum mustadh’afin yang bahkan Tuhan pun berpihak pada mereka. Pemilihan umum tidak boleh menjadi pesta hanya bagi mereka yang berkuasa,” ujarnya.
“Tidak boleh hanya menjadi arena balapan liar yang seperti tak ada aturannya. Semua harus diatur agar pemilu berjalan jujur, adil dan kredibel,” imbuhnya.
Selain itu, Tegar juga menyoroti atraksi-atraksi politik dengan mengangkangi hukum dan etika yang dilakukan para elite. Ia mempertanyakan apakah Pilpres untuk mencapai demokrasi atau tujuan tertentu.
“Apakah benar segala proses pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah memang untuk mencapai tujuan demokrasi? Atau jangan-jangan demokrasi hanya dijadikan sebatas slogan untuk menghalalkan tindakan-tindakan anda meraih kuasa secara mebabi-buta?” ujarnya.
Ia menyebutkan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah norma Undang-Undang Pemilu mengenai syarat capres dan cawapres, adalah musibah terbesar yang bangsa ini terpaksa harus terima. Rakyat, dinilainya, tak bisa melakukan apa-apa. Setiap penolakan atas putusan ini dihadang dengan satu frasa pamungkas final dan mengikat.
“Tak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sulit rasanya menganggap dua peristiwa ini tak ada kaitannya sama sekali. Apalagi, kita sama- sama ketahui bahwa ada hubungan keluarga antara Gibran dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara itu. Sulit untuk menganggap peristiwa-peristiwa itu berdiri sendiri,” ujarnya.
Ia pun beralasan itulah mengapa Majelis Kehormatan MK akhirnya memutuskan telah terjadi pelanggaran etika berat dalam putusan mahkamah konstitusi itu.
“Beberapa waktu lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menemukan ternyata ada pelanggaran etika yang dilakukan ketua Komisi Pemilihan Umum karena menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Sekali lagi, pelanggaran etika terjadi,” ujar dia.
Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan kebansaan saat ini, Alumni dan Kader HMI mengeluarkan maklumat sebagai berikut:
1. Kepada Presiden Joko Widodo, kami mengimbau agar jangan pernah sekali-kali Anda berani mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan keluarga. Kami menuntut agar presiden fokus bekerja menuntaskan masa baktinya dengan khidmat dan bijaksana. Tak perlu ikut campur dalam politik elektoral apalagi sampai memanfaatkan TNI-Polri serta institusi negara lainnya.
Jangan robohkan hukum dan hak asasi manusia hanya demi ambisi melanjutkan kekuasaan. Semoga masih ada sisa-sisa jiwa negarawan pada diri presiden Joko Widodo. Untuk itu, tolong perbaiki kerusakan demokrasi yang sudah terlanjur terjadi ini sebelum kian terlambat. Sebelum Demokrasi benar-benar runtuh di negeri ini, mari Selamatkan Demokrasi!
2. Kepada segenap keluarga besar HMI, kader dan alumni kami juga menghimbau. Mari kita semua sama-sama kembali pada khittah perjuangan HMI. Mari sama-sama kita ingat doktrin independensi yang menjadi sendi himpunan hingga saat ini. Bukankah kita semua pernah berjanji saat pertama kali dikukuhkan sebagai anggota himpunan.
Maka perjuangan menyelamatkan demokrasi adalah kewajiban sejarah kita semua sebagai kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jangan pertaruhkan nasib bangsa ini hanya demi kepentingan pragmatis sesaat. Jangan korbankan rakyat negeri ini hanya demi ambisi kekuasaan yang menindas. Karena jika hal itu terjadi, sejatinya prinsip dan nilai dasar himpunan telah dihancurkan sendiri oleh kita yang berhimpun di dalamnya.
Kepada para kader HMI, jangan diam. Tujuan kita berhimpun adalah untuk menegakkan perjuangan demi umat dan bangsa. Diamnya kader HMI atas kezaliman yang ada di depan mata adalah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur himpunan.
