Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL
DPP PDI Perjuangan masih mencermati dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. Sehingga tak mau gegabah menarik mundur kader mereka yang masih menjadi bagian di Kabinet Indonesia Maju.
"Terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait apakah para menteri PDIP bakal mundur massa menyusul Mahfud MD, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
Hasto lantas menyinggung soal kader PDIP yang juga Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memang memiliki data penduduk miskin di seluruh daerah di Indonesia, namun data tersebut tak dipakai dalam proses pembagian bantuan sosial.
"Kita cermati termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Rismaharini, karena Bu Risma sejak menjadi walikota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data data orang miskin. Kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin. Membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," tuturnya.
"Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan pernyataan dari Bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan," sambungnya.
PDIP sendiri, lanjut Hasto, selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Menurutnya, pihaknya selalu melakukan kalkulasi yang matang apalagi di tengah situasi krisis global yang terjadi saat ini.
"Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang, mundur gampang, tapi pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujarnya.
Bahkan menurutnya, sebelum memutuskan mundur, Mahfud meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga bisa mengambil sikap seperti saat ini.
"Maka kami hormati dan masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu, di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya benar-benar netral dalam memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," katanya.
Di sisi lain, Hasto menyebut bahwa stabilitas negara menjadi pertimbangan yang paling dalam. Sebab, mundurnya menteri dari kabinet secara massal bisa mengakibatkan gonjang-ganjing politik.
“Kita punya pengalaman ketika terjadi pergerakan mahasiswa, ABRI saat itu tidak netral digunakan kekuasaan, mundurnya menteri-menteri menciptakan suatu krisis politik yang akhirnya mendorong Pak Harto untuk mundur,” bebernya.
Atas dasar itulah, Hasto menyatakan pihaknya tak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi politik yang memanas tersebut.
“Kemudian juga membuka ruang adanya pihak-pihak lain untuk ikut memancing di air keruh. Kepentingan bangsa dan negara inilah yang kami cermati secara mendalam secara jernih, sehingga keputusan diambil dengan bijak. Keputusan diambil dengan suatu niat baik dan itu yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud,” demikian Hasto.
