Beda dengan Jokowi, Sri Mulyani Tekankan Netralitas sebagai Value

Berbeda dengan Presiden Joko Widodo soal jabatan presiden dan menteri boleh memihak di Pemilu 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru menekankan soal netralitas.
 
Apabila Jokowi menyebut kepala negara bisa memihak dan melakukan kampanye, Sri Mulyani malah mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam pidato pada Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

"Netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Bagi Sri Mulyani, asas netralitas ada nilai atau value sesungguhnya yang sudah diatur dalam tata aturan perundang-undangan.

"Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama," tuturnya.

Pada sisi lain, Sri Mulyani mengatakan dalam mengawali Tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah.

Sehingga menurutnya, reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.

Selanjutnya Sri Mulyani, juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan.