Berita

Ilustrasi Foto/Net

Nusantara

Ekomarin: Hilirisasi Masih Luput dari Masalah Sosial-Ekologis

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 19:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Istilah "hilirisasi" seolah-olah menjadi mantra untuk menjadi jawaban masalah masa depan Indonesia. Khususnya dalam capaian ekonomi Indonesia Emas 2045.

Istilah itu sering diucapkan oleh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai kesempatan. Termasuk dalam forum debat Pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) memandang, hilirisasi sebagai bagian transisi energi yang harus berkeadilan luput dari masalah sosial-ekologis bahkan cenderung mengabaikan isu pembangunan berkelanjutan.


“Ekomarin merilis hasil penelitian bertajuk Atas Nama transisi Energi: Neo-Ekstraktivisme Nikel di teluk Weda dan Dampaknya pada Komunitas Perikanan skala Kecil. Studi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel PT. IWIP merupakan sebuah “moda perampasan” ruang hidup nelayan dan komunitas pesisir atas nama transisi energi,” kata Koordinator Nasional Ekomarin, Marthin Hadiwinata dalam keterangannya, Senin (22/1).

Sambung dia, komunitas pesisir dan nelayan tersingkir dari zona tangkapan ikan karena penebangan hutan bakau, indikasi pencemaran logam berat, aktivitas kapal tongkang antarpulau pengangkut stockpile nikel yang masif, hingga larangan pihak perusahaan kepada siapa pun yang menangkap dan ikan di sekitar areal perusahaan.

“Temuan lain menunjukkan peminggiran perikanan skala kecil semakin diperparah dengan tercemarnya hulu-hilir sungai yang menjadi sumber mata air masyarakat akibat ekspansi perusahaan,” jelasnya.

Lanjut Marthin, tersingkirnya nelayan dari zona tangkapan ikan alhasil membuat mereka saat ini menjalankan usaha pertokoan dan kos-kosan di sekitar kawasan industri.

“Sedangkan pada aspek kultural, perilaku makan ikan yang menjadi kebiasaan sehari-hari juga perlahan memudar, digantikan dengan makanan berbahan dasar ayam dan daging seturut kedatangan para pedagang makanan dari daerah Jawa yang turut membentuk pola konsumsi pangan yang berbeda,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya