Berita

Ilustrasi Foto/Net

Nusantara

Ekomarin: Hilirisasi Masih Luput dari Masalah Sosial-Ekologis

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 19:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Istilah "hilirisasi" seolah-olah menjadi mantra untuk menjadi jawaban masalah masa depan Indonesia. Khususnya dalam capaian ekonomi Indonesia Emas 2045.

Istilah itu sering diucapkan oleh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai kesempatan. Termasuk dalam forum debat Pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) memandang, hilirisasi sebagai bagian transisi energi yang harus berkeadilan luput dari masalah sosial-ekologis bahkan cenderung mengabaikan isu pembangunan berkelanjutan.


“Ekomarin merilis hasil penelitian bertajuk Atas Nama transisi Energi: Neo-Ekstraktivisme Nikel di teluk Weda dan Dampaknya pada Komunitas Perikanan skala Kecil. Studi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel PT. IWIP merupakan sebuah “moda perampasan” ruang hidup nelayan dan komunitas pesisir atas nama transisi energi,” kata Koordinator Nasional Ekomarin, Marthin Hadiwinata dalam keterangannya, Senin (22/1).

Sambung dia, komunitas pesisir dan nelayan tersingkir dari zona tangkapan ikan karena penebangan hutan bakau, indikasi pencemaran logam berat, aktivitas kapal tongkang antarpulau pengangkut stockpile nikel yang masif, hingga larangan pihak perusahaan kepada siapa pun yang menangkap dan ikan di sekitar areal perusahaan.

“Temuan lain menunjukkan peminggiran perikanan skala kecil semakin diperparah dengan tercemarnya hulu-hilir sungai yang menjadi sumber mata air masyarakat akibat ekspansi perusahaan,” jelasnya.

Lanjut Marthin, tersingkirnya nelayan dari zona tangkapan ikan alhasil membuat mereka saat ini menjalankan usaha pertokoan dan kos-kosan di sekitar kawasan industri.

“Sedangkan pada aspek kultural, perilaku makan ikan yang menjadi kebiasaan sehari-hari juga perlahan memudar, digantikan dengan makanan berbahan dasar ayam dan daging seturut kedatangan para pedagang makanan dari daerah Jawa yang turut membentuk pola konsumsi pangan yang berbeda,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya