Berita

Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim/RMOL

Politik

TPN Ganjar-Mahfud Minta Ada Tindak Lanjuti Temuan Rp195 M Masuk Kantong Bendum Parpol

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 16:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran uang Rp195 miliar dari luar negeri yang diduga mengalir ke kantong bendahara umum parpol.

"PPATK harus tindaklanjuti dan dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum," kata Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/1).

Chico juga meminta PPATK bisa menjelaskan secara rinci temuan aliran uang Rp195 miliar dari luar negeri tersebut termasuk kategori apa.


"Apa bentuknya, apakah ini sumber-sumber yang halal atau dari sumber-sumber Tipikor atau TPPU? Ini perlu dijelaskan," tegas politikus PDIP ini.

Atas dasar itu, Chico meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait duit ratusan miliar dari luar negeri yang diduga mengalir ke elite parpol tersebut.

"Jadi, harapan kami justru supaya ini dituntaskan. Bila ada pelanggaran hukum, dilanjutkan prosesnya untuk diselesaikan secara hukum," pungkasnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menemukan transaksi janggal penerimaan dana yang datang dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik (parpol). Angkanya bahkan mencapai Rp195 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, selama 2023 ada 8.270 transaksi mencurigakan masuk ke kantong bendahara parpol.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya