Berita

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/Ist

Politik

Anies Minta PPATK Usut Aliran Dana ke Bendahara Parpol

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 20:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik (Parpol) disikapi Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan.

"Dinilai saja, apakah ada aliran yang tidak sah atau bermasalah," jelas Anies, saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (11/1).

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa, itu menyerahkan kepada pihak berwenang mengusut tuntas temuan itu.


"Aliran ya aliran, tapi apakah ada masalah apa tidak, silahkan dinilai," sambung Anies.

Seperti diberitakan, Rabu (10/1), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan temuan penerimaan dana ratusan miliar rupiah dari luar negeri, melalui transaksi rekening bendahara 21 partai politik sepanjang 2022—2023.

Ivan menyebut, ada 8.270 transaksi dari 21 partai politik pada 2022. Penerimaan makin meningkat, atau menjadi 9.164 transaksi pada 2023.

"Mereka termasuk yang kita ketahui telah menerima dana dari luar negeri. Pada 2022, penerimaan dana hanya Rp83 miliar, pada 2023 meningkat jadi Rp195 miliar," katanya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya