Berita

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

MPR Ingin Pemerintah RI Gagalkan Rencana Israel Usir Warga Gaza

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 11:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendukung sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengecam keras pernyataan dua menteri Israel yang mengusulkan pengusiran warga Gaza dan memulai pembangunan pemukiman Israel di wilayah tersebut.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, berharap agar Menlu Retno bisa mengambil langkah yang lebih konkret merealisir penolakan itu dengan menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel dan memerdekakan bangsa Palestina.

”Wilayah Palestina yang saat ini dijajah dan diduduki Israel dirasa belum cukup memenuhi ambisi kolonialis mereka, maka sekarang Israel ingin memperluas jajahannya hingga ke jalur Gaza,” kata Hidayat dalam keterangannya, Kamis (11/1).


Lebih lanjut, Anggota DPR RI fraksi PKS ini juga berharap agar Menlu Retno atau Pemerintah RI tidak hanya sebatas memberikan kecaman, tapi harusnya mencegah pernyataan para menteri Israel itu menjadi kenyataan. Karenanya, juga perlu melakukan langkah-langkah konkret mengakhiri penjajahan Israel di Palestina.

“Beberapa langkah di antaranya adalah dengan terus berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang aktif melawan kejahatan genosida dan kejahatan perang yang dilakukan Israel,” pungkas Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, mengkritik keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang mengancam akan melanjutkan perangnya di jalur Gaza Palestina ketika gencatan senjata berakhir.

Indonesia telah sampaikan kecaman keras atas serangan Israel terhadap fasilitas sipil, termasuk rumah sakit. Kecaman tersebut juga saya sampaikan dalam Pertemuan Menlu OKI,” kata Menlu Retno, seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya