Berita

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf Chudlori/Rep

Politik

Kisah Koalisi PKB-Gerindra, Cak Imin Tidak Pernah Diperhitungkan Prabowo

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 18:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kader Nahdlatul Ulama (NU) dikatakan tidak diperhitungkan di pentas nasional ketika bersama Partai Gerindra kala itu.

Hal itu disampaikan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf Chudlori dalam diskusi virtual bersama JatengPos TV.

Pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini menuturkan bahwa ketika PKB berkoalisi dengan Gerindra, kader NU tidak dianggap atau diperhitungkan oleh Prabowo Subianto.


“Jadi, ketika kita bersama Pak Prabowo waktu itu (saat koalisi) PKB-Gerindra, itu kans kader-kader NU di pentas nasional, itu tidak dihitung. Peta politik waktu itu, sama sekali tidak menghitung NU,” ujar Gus Yusuf dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/1).

Gus Yusuf menuturkan, kala itu muncul nama-nama pendamping Prabowo Subianto, beberapa di antaranya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dan juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka.

“Karena waktu itu kan, di Pak Prabowo ada Pak Erik dan Mas Gibran. Saya ini tidak dikehendaki,” imbuhnya.

Sedangkan di kubu Ganjar Pranowo, nama yang mencuat antara lain, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Sementara, untuk di kubu Nasdem, Anies dikatakan bakal didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dari tiga kandidat itu, lanjut dia, tidak ada kader NU yang menjadi petinggi di pusat pemerintahan.

Namun akhirnya, Anies Baswedan mantap menggandeng Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, lantaran Prabowo sama sekali tidak memperhitungkannya kala itu.

“Makanya tiga-tiganya ini tidak menghitung kader NU. Itu yang menjadi keprihatinan PKB waktu itu. Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat, karena hari ini banyak yang memplesetkan awas perubahan nanti menjadi Khilafah, awas ideologi Pancasila mau digusur. Ini jelas tidak mungkin,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya