Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Soal Usul Bansos Dihentikan Sampai Tuntas Pemilu, Pengamat: Jangan Korbankan Rakyat

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 17:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wacana penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) sampai Pemilu 2024 tuntas digelar tidak tepat. Terlebih, bansos bagi kalangan masyarakat miskin sangat dinantikan.

Begitu pandangan pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi pernyataan TPN Ganjar-Mahfud serta calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penyaluran bantuan sosial harus disetop menjelang pemilu.

"Sejatinya bansos terjadi setiap tahun, bansos juga sangat dibutuhkan masyarakat miskin bahkan yang kemarin terdampak oleh pandemi," ujar Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/1).


Bagi Ujang, menjadi tidak adil bagi masyarakat yang biasanya setiap tahun mendapatkan bansos kemudian harus tertunda karena kekhawatiran program itu ditunggangi kepentingan politik.

"Jangan korbankan rakyat. Dalam konteks itu, ketika rakyat butuh bantuan sosial dari pemerintah maka ya harus jalan, harus dieksekusi," tuturnya.

Ujang menekankan, masyarakat itu sudah cerdas dan pandai memilah mana bansos yang memang wajib disalurkan dengan bantuan untuk kepentingan politik.

"Biarkan bansos jalan, urusan pemilih biar saja rakyat menikmati soal urusan pemilu biar rakyat yang menentukan itu yang fair," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya