Bawaslu Minta Jajaran Pengawas Gandeng Warga Desa Cegah Politik Uang

Politik uang di masa kampanye Pemilu Serentak 2024 menjadi objek pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah pencegahan diperkuat dengan berkolaborasi bersama warga hingga di tingkat desa.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, pihaknya telah meminta kepada jajaran pengawas di tingkat desa untuk menggandeng warga sekitar.

Pasalnya, terdapat kepedulian dari masyarakat terhadap proses Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan jujur dan adil. Salah satunya dengan mendirikan Desa Anti Politik Uang (APU).

"Seperti di desa Bungai Jaya diresmikan jadi desa APU, maka sejak itu juga desa ini punya kontribusi untuk mencegah adanya politik uang yang tidak saja di desa ini tapi juga desa di sekitarnya," ujar Lolly dalam keterangannya kepada media, Rabu (27/12).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menegaskan, warga desa yang berinisiatif menggagas desa APU harus dilibatkan dalam kerja-kerja pengawasan oleh jajaran pengawas pemilu (Panwaslu).

"Jajaran pengawas pemilu harus bisa dekat dengan siapapun termasuk warga. Supaya efektif pencegahannya," sambungnya menegaskan.

Selain itu, warga diharapkan Lolly juga menjadikan Panwaslu sebagai rekan dalam mengawasi segala bentuk kampanye yang dilarang UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Jadikan jajaran Bawaslu itu mitra biar tidak terjadi pelanggaran pemilu di tempat masing-masing," demikian Lolly menambahkan.