Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Nusron Wahid: Program Maksi Gratis Prabowo-Gibran Tak Akan Ganggu KIS hingga PKH

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 06:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Program makan siang (maksi) dan susu gratis serta penambahan gizi balita dan ibu hamil yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan mengganggu program sosial pemerintah.

"Tidak akan mengganggu program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, BPJS, dan Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, Minggu (3/12).

Hal itu disampaikan Nusron untuk membantah isu yang berkembang tentang pengalihan anggaran program-program unggulan pemerintah Presiden Joko Widodo itu ke program makan siang dan susu gratis


Ia memastikan program-program pro rakyat yang telah dilakukan Presiden Jokowi tetap dilanjutkan kalau pasangan Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti.

“Ada tafsir dan analisis yang berkembang bahwa program KIS, KIP, BPJS, dan PKH akan dialihkan ke program makan siang gratis. Itu tidak benar," jelasnya.

"Bahkan sekarang ditambahkan dengan program makan siang dan susu gratis, serta gizi untuk ibu hamil dan anak," imbuhnya.

Ia.menjelaskan, program makan siang gratis dan gizi untuk ibu hamil juga anak ini memiliki tiga komponen fungsi yang mencakup fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan.

“Dengan adanya tiga komponen tersebut, salah satu opsi penganggarannya adalah melalui anggaran tiga fungsi tersebut. Bisa dengan menambahkan anggaran melalui komponen tersebut, jadi bukan pengalihan," jelas politikus Partai Golkar ini.

Lebih jauh Nusron mengatakan, terkait sumber anggaran program capres cawapres nomor urut 2 itu, nantinya akan disalurkan lewat fungsi masing-masing komponen.

Dia mencontohkan kegiatan bantuan sosial sebagai penerima PKH, maka anggaran PKH akan ditambahkan.

"Karena terkait dengan ibu hamil, maka anggaran kesehatan akan ditambahkan," ungkap Nusron.

Selain itu, penambahan anggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap. Jadi tidak serta merta Prabowo-Gibran menang di 2024 maka pada 2025 akan dianggarkan Rp400 triliun.

"Ini akan dilaksanakan secara bertahap lewat skala prioritas. Perkiraan kita baru 2029 kita bisa mencapai target, yaitu 82 juta lebih masyarakat akan mendapatkan manfaat," ucapnya.

Nusron juga menegaskan pihaknya akan melanjutkan program-program yang sudah berhasil di jalan pemerintahan sebelumnya.

"Prabowo Gibran adalah satu-satunya yang mengusung keberlanjutan pembangunan. Jadi tidak mungkin adanya penghapusan terhadap program-program yang sudah memberikan manfaat pada masyarakat. Saya rasa ini penting untuk digarisbawahi," pungkas Nusron.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya