Berita

Sekelompok masyarakat di Jawa Timur menolak adanya kriminalisasi terhadap Firli Bahuri/Ist

Nusantara

Masyarakat Jatim Tolak Kriminalisasi terhadap Firli Bahuri dan Pimpinan KPK

JUMAT, 01 DESEMBER 2023 | 23:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyuarakan penolakan kriminalisasi terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, dan pimpinan KPK lainnya.

Perwakilan kelompok masyarakat ini, Arman menyatakan, lembaga antirasuah itu dalam kondisi tidak baik. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan moral dari masyarakat Indonesia agar lembaga KPK kembali pulih.

"KPK saat ini dalam kondisi di bawah titik nadir, sangat memprihatinkan. Padahal Korupsi semakin merajalela," ujar Arman, melalui keterangannya, Jumat (1/12).


Kondisi tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab, ini akan mengakibatkan kredibilitas KPK semakin merosot dan kepercayaan masyarakat akan hilang.

Ia menyadari kondisi demikian pasti menjadi titik sulit. Namun hal ini perlu disikapi dengan bijak.

"Jika ini dibiarkan, tindakan korupsi akan semakin membabi buta," tegasnya.

Di sisi lain, Ustaz Solihin menjelaskan, perkara yang menjerat Firli Bahuri harus diselesaikan secara adil dan transparan. Jangan menyudutkan salah satu pihak, sehingga bisa di lihat mana yang benar dan salah.

Meski, lanjut Ustaz Solihin, status tersangka terhadap Firli sudah diumumkan, namun jangan sampai hukum dijadikan tendensi politik.

"Kami berharap kasus yang menjerat Ketua KPK harus diselesaikan secara adil, jangan sampai ada upaya sengaja mengkriminalisasi apalagi sekarang tahun politik," tuturnya.

Solihin meyakini bahwa semua warga negara yang terjerat sebuah kasus memiliki kedudukan sama di mata hukum. Namun, menurut Solihin, dalam penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan ini terlihat tergesa-gesa, tanpa menunjukkan gelar perkara dan alat bukti.

"Harus dikedepankan asas praduga tak bersalah, semua orang berhak mendapat keadilan di mata hukum," ujarnya.

Ia berharap penanganan perkara tersebut tidak ada unsur politik dan tekanan. Apalagi ada sebuah skenario besar yang memang dirancang untuk menurunkan kredibilitas KPK.

"Biarkan hukum bekerja secara benar, jangan ada tekanan dan skenario busuk," pungkasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Posko Kesehatan PLBN Skouw Beroperasi Selama Arus Mudik

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:03

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

Kapolri: 411 Jembatan Dibangun di Indonesia, Polda Riau Paling Banyak

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:47

Gibran Salat Id dan Halal Bihalal di Jakarta Bersama Prabowo

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:30

Bonus Atlet ASEAN Para Games Cair, Medali Emas Tembus Rp1 Miliar

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:05

Gibran Pantau Arus Mudik dari Command Center Jasa Marga

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:47

Pengusaha Kapal Minta SKB Lebih Fleksibel Atur Arus Mudik

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:38

Pengiriman Pasukan RI ke Gaza Ditunda Imbas Perang Iran

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:25

Bias Layar: Serangan Aktivis KontraS Ancaman Demokrasi dan HAM

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:10

Istana Sebar Surat Edaran, Larang Menteri Open House Lebaran Mewah

Selasa, 17 Maret 2026 | 16:06

Selengkapnya