Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah Jadi Solusi Amin untuk Memperlancar Pembangunan Nasional

Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan pembangunan nasional.

Sayangnya, dalam pandangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah seringkali tidak sinkron. Hal ini terjadi karena tidak adanya arahan yang jelas dari pusat ke daerah.

"Saya pernah merasakan jadi kepala daerah, kalau cerita pernah tidak menerima perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Tidak pernah. Pernah tidak diperintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah," jelas Anies saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Edutorium Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Rabu (22/11).

Karena itu, ke depan Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertekad, jika mendapat mandat dari rakyat menjadi pemimpin 2024 maka membuat semacam guideline dari pusat untuk semua isu yang harus dikerjakan oleh seluruh daerah.

"Kenapa? Karena pusat mengirimkan dana transfer. Dana transfer dikirimkan tapi tidak diiringi dengan tuntutan kinerja. Apa yang terjadi? Dana transfernya diterima tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program untuk kesejahteraan rakyat," beber Anies.

"InsyaAllah dengan seperti ini maka sinkronisasi itu akan terjadi. InsyaAllah ini akan membuat aliran APBN kita, APBD kita, dirasakan lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia," tutupnya.