Berita

Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Bersama Masyarakat Selamatkan Demokrasi saat menggelar mimbar bebas di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya/Ist

Politik

Gelar Mimbar Bebas, Aliansi Mahasiswa Bedah Catatan Sembilan Tahun Kepemimpinan Jokowi

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 23:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Catatan merah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo jelang berakhirnya periode keduanya, dibedah Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Bersama Masyarakat Selamatkan Demokrasi saat menggelar mimbar bebas di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, Abi Naga Parawansa, mengatakan, banyak janji Presiden Jokowi yang tak terlaksana. Terutama, soal komitmen pada kebijakan pro rakyat kecil.

"Sudah dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut, namun banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan di era rezim Jokowi yang tidak berkeadilan terhadap rakyat-rakyat kecil," kata Abi Naga dalam keterangannya, Jumat (17/11).


Selain kebijakan yang tidak pro rakyat, kata Abi, demokrasi di era Jokowi berjalan tidak baik-baik saja. Puncaknya, adalah ketika terbit putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Mimbar bebas, kata Abi lagi, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur dan masyarakat juga turut menyoroti janji penuntasan perkara hak asasi manusia (HAM) masa lalu, yang pernah dijanjikan Jokowi pada periode awal kepemimpinannya.

"Sembilan tahun rezim Joko Widodo telah mengesampingkan janji soal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia, sejak 2014 janji penuntasan HAM pernah dijajakan dan menjadi bahan primadona materi kampanye," katanya.

Komitmen yang tertuang dalam sembilan program Nawacita itu, lanjutnya, akan menjadi hutang dan tanggung jawab dari kepemimpinan Jokowi selama ini.

"Program Nawacita yang diharapkan dapat menjadi cahaya terang bagi korban, dan keluarga korban, namun kini tidak menghasilkan apapun," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya