Berita

Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Makbul Ramadhani/Ist

Politik

Dikritik Ganjar, Relawan Prabowo-Gibran Beberkan Keberhasilan Maritim Jokowi

KAMIS, 09 NOVEMBER 2023 | 06:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo mengkritik pembangunan maritim di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014. Pasalnya, poros maritim dunia menjadi visi besar Jokowi pada Pilpres 2014, namun kini setelah berjalan 9 tahun tak ada perkembangan yang signifikan di sektor itu.

Menjawab pertanyaan Prof. Didin Damanhuri, Ganjar mengatakan, tidak ada niat dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
                                                     

"(Pembangunan) maritim 10 tahun enggak berubah. Ya (pemerintah) enggak niat pak. Mau pakai alasan apalagi, (orientasinya) masih landbase, continental base," ujar Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertema "Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusi, dan Unggul", di Gedung Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Menanggapi itu, Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Makbul Ramadhani menuding Ganjar tak melihat realitas yang terjadi.

“Seharusnya melihat dengan kenyataan, realitas yang ada. Pak Ganjar tidak layak menyampaikan hal ini, sektor maritim 10 tahun tak berubah,” kata Makbul dalam keterangannya kepada media, Kamis (9/11)

“Mungkin Pak Ganjar belum turun ke bawah untuk melihat kondisi maritim sampai ke pelosok negeri ini,” tambahnya.

Sambung Makbul, Presiden Jokowi sudah meletakkan program kebijakan strategisnya untuk kemajuan maritim, karena Indonesia memang negara kepulauan nomor dua terbesar di dunia.

“Misalnya, ada program tol laut, bertujuan untuk membangun konektivitas antar pulau di Indonesia dengan biaya yang murah karena disubsidi oleh negara untuk menekan dan menurunkan disparitas harga antar pulau di Indonesia,” jelas pendiri Marin Nusantara tersebut.

Lanjut dia, tol laut menjangkau sampai di daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan (T3P).

“Program tol laut pemerintah membangun kapal yang dimiliki oleh negara dan dioperasikan oleh perusahaan BUMN dan perusahaan swasta nasional. Bahkan untuk mendukung konektivitas transportasi laut, Presiden Jokowi juga membangun pelabuhan-pelabuhan sampai di daerah T3P,” beber lulusan Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.

Makbul menegaskan masyarakat di daerah T3P menginginkan program tol laut terus berlanjut, karena bermanfaat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Dalam sektor perikanan juga dimasifkan oleh Presiden Jokowi dengan memberikan bantuan kapal kepada kelompok nelayan untuk meningkatkan produksi perikanan nasional. Seperti diketahui, untuk tahun 2022 produksi perikanan telah mencapai 24,85 juta ton, angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya lagi.

Bahkan, sambungnya, kapal ikan asing pun yang masuk dalam wilayah Indonesia ditenggelamkan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia.

“Tidak layak jika Pak Ganjar menyoroti masalah maritim. Harusnya beliau mengapresiasi hasil kerja Presiden Jokowi di sektor kemaritiman. Sebab boleh dikatakan baru Presiden Jokowi pasca Presiden Bung Karno yang memiliki fokus strategis membangun kemaritiman Indonesia,” tegas Makbul.

Terkait sumber daya manusia (SDM) maritim, dia melihat sudah cukup mumpuni. Ketika pemerintah sudah mendesain rencana dan implementasi kebijakan maritim pasti melibatkan dan bersinergi dengan SDM maritim.

“Yang perlu diperhatikan adalah dalam momentum Pilpres 2024 nanti kita berharap ada calon presiden yang berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi. Sedangkan, Pak Prabowo Subianto sudah berkomitmen melanjutkan program-program Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya