Bacapres Ganjar Pranowo di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia/RMOL
Pemerintah Indonesia pernah menargetkan menjadi negara maritim dunia. Namun sudah 10 tahun tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tak ada upaya untuk mewujudkan target tersebut.
Hal itu menjadi pertanyaan yang diajukan Gurubesar Universitas Paramadina, Profesor Didin Damanhuri, kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo.
Menjawab pertanyaan Prof Didin, Ganjar mengatakan, tidak ada niat dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"(Pembangunan) Maritim 10 tahun enggak berubah. Ya (pemerintah) enggak niat pak. Mau pakai alasan apalagi, (orientasinya) masih
landbase, continental base," ujar Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertema "Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusi, dan Unggul", di Gedung Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).
Ganjar menambahkan, pemerintah terlalu fokus dengan pembangunan di darat, dan mengenyampingkan pembangunan di laut.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lantas memberikan contoh pembangunan fasilitas masyarakat yang terlalu banyak di darat. Salah satunya pembangunan Puskesmas.
"Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas, kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" paparnya.
Ganjar kemudian menceritakan saat dirinya masih menjadi anggota dewan, yang mendapatkan permintaan dari warga wilayah kepulauan untuk diberikan otonomi khusus. Namun hingga kini belum juga terlaksana lantaran pemerintah fokus dengan pembangunan di
landbase alias daratan.
"Sampai pada suatu ketika pernah terjadi, sewaktu saya masih di DPR, teman-teman dari daerah Maluku, meminta UU otonomi khusus, untuk daerah atau wilayah kepulauan bercirikan kepulauan pak. Karena orientasi pak, di darat lebih mudah," tutupnya.
