Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Indonesia Akui Banyak Tantangan untuk Garap PLTN

SABTU, 04 NOVEMBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan yang perlu diatasi untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di dalam negeri.

Tantangan tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat dan penyusunan regulasi yang sesuai dengan rencana pengembangan PLTN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).


Menurut Arifin Tasrif, masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan penggunaan PLTN, meskipun di negara-negara seperti Prancis, sekitar 80 persen energi mereka berasal dari nuklir dan telah terbukti aman.

"Sekarang PLTN adalah energi baru yang memang selama ini banyak masyarakat yang masih khawatir pemanfaatannya. Kita memperkirakan dengan kepandaian teknologi saat ini, seperti Prancis kalau nggak salah 80 persen energinya dari nuklir dan aman-aman saja," katanya.  

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM juga membahas pengembangan PLTN di beberapa negara lain, seperti Amerika, Rusia, dan Korea Selatan, yang beberapa di antaranya menggunakan teknologi reaktor nuklir kecil (SMR) yang dapat digunakan baik di daratan maupun di lepas pantai.

Untuk itu dalam menggarap proyek PLTN, Menteri ESDM juga mendorong pentingnya perumusan kebijakan yang mendukung mekanisme pemanfaatan energi listrik dari PLTN untuk mencapai target net zero emisi karbon.

"Kita ini harus bisa membuat beberapa kebijakan yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir untuk bisa net zero (bebas emisi karbon). Itu terus sedang dalam proses," ungkap Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya memperbarui proses perizinan untuk memungkinkan evaluasi yang lebih efisien serta penerbitan rekomendasi yang lebih cepat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Energi Nuklir (DEN), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek PLTN, sambil mempersiapkan kajian, menyiapkan laboratorium, lahan, dan sosialisasinya kepada masyarakat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya