Berita

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi/RMOL

Bisnis

Transaksi Lebih Cepat, LKPP Capai Sejumlah Kemajuan

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 09:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sejumlah kemajuan berhasil dicapai oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk transaksi yang jauh lebih cepat.

Ditemui usai acara podcast dengan Kantor Berita Politik RMOL baru-baru ini, Ketua LKPP Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa sejak Oktober 2023 pengadaan barang telah mencapai 67 persen.

"Kecepatan dalam bertransaksi jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Di Oktober saja sudah mencapai 67 persen pengadaan yang sudah mulai dikerjakan," kata Hendri.


Selain itu, dari jumlah produk atau penyedia. Hendri melaporkan bahwa di bulan Oktober penyedia barang telah mencapai sekitar 6,7 juta, dari sebelumnya hanya sekitar 1,7 juta.
 
"Ketiga, dari total transaksi kalau tahun sebelumnya sekitar Rp 87 triliun,  sekarang sudah mencapai 140 sekian triliun," tambah Ketua LKPP tersebut.

Selanjutnya Hendri juga menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) yang terlibat sudah mendekati angka 40 persen, dengan produk dalam negeri yang sudah mencapai angka 90 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 76 persen.

Meski begitu, Hendri itu juga menekankan perlunya kerja sama yang harus terus ditingkatkan guna memaksimalkan tugas LKPP.

"Jadi memang perlu sebuah kerja bersama,  kerja besar untuk bisa menyikapi lima arahan dari Pak Presiden ini," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya