Berita

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi/RMOL

Bisnis

Transaksi Lebih Cepat, LKPP Capai Sejumlah Kemajuan

JUMAT, 20 OKTOBER 2023 | 09:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sejumlah kemajuan berhasil dicapai oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk transaksi yang jauh lebih cepat.

Ditemui usai acara podcast dengan Kantor Berita Politik RMOL baru-baru ini, Ketua LKPP Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa sejak Oktober 2023 pengadaan barang telah mencapai 67 persen.

"Kecepatan dalam bertransaksi jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Di Oktober saja sudah mencapai 67 persen pengadaan yang sudah mulai dikerjakan," kata Hendri.


Selain itu, dari jumlah produk atau penyedia. Hendri melaporkan bahwa di bulan Oktober penyedia barang telah mencapai sekitar 6,7 juta, dari sebelumnya hanya sekitar 1,7 juta.
 
"Ketiga, dari total transaksi kalau tahun sebelumnya sekitar Rp 87 triliun,  sekarang sudah mencapai 140 sekian triliun," tambah Ketua LKPP tersebut.

Selanjutnya Hendri juga menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) yang terlibat sudah mendekati angka 40 persen, dengan produk dalam negeri yang sudah mencapai angka 90 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 76 persen.

Meski begitu, Hendri itu juga menekankan perlunya kerja sama yang harus terus ditingkatkan guna memaksimalkan tugas LKPP.

"Jadi memang perlu sebuah kerja bersama,  kerja besar untuk bisa menyikapi lima arahan dari Pak Presiden ini," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya