Bukan Cuma MK, PKS Minta Semua Penyelenggara Negara Jaga Netralitas Pemilu

Penyelenggara negara wajib berlaku netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini untuk memastikan pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan jujur dan adil.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi, menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun dan/atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.

"Loh kok MK doang yang netral? Semua harus netral, enak saja MK doang," kata Habib Aboe Bakar saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Jalan Bandung, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Putusan tersebut menimbulkan kegaduhan, karena MK dianggap masuk dalam politik praktis dan menguntungkan pihak tertentu. Yakni putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang bakal dimajukan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

"Semua netral, Polisi netral, TNI netral, KPU netral," tegas politikus partai berlambang padi dan bulan sabit itu.

Kendati begitu, Habib Aboe Bakar tidak mau berkomentar lebih jauh terkait keputusan MK yang sudah diketok.
 
"Kalau putusan MK saya tidak ikut campur, MK punya keputusan sendiri dan final," ujarnya. (Mag1)