Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf bersama pengurus GM FKPPI Jatim/Ist
Keluarga besar Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur menegaskan mereka tetap punya hak politik. Tapi bukan politik primordial maupun politik sektarian. Apalagi politik Identitas.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) GM FKPPI, Ahmad Basarah, saat memberi pengarahan dalam perayaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 GM FKPPI di Gedung Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya.
Peringatan ini dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf beserta para Komandan Satuan di Wilayah Kodam V/Brawijaya, Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti, Sekjen GM FKPPI Ari Garyanida dan anggota GM FKPPI dari berbagai daerah di Jatim.
Ketua Wantimpus GM FKPPI, Ahmad Basarah, menyampaikan maklumat kebangsaan yang mengatakan sikap politik GM FKPPI hendaknya berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, bukan politik partisan, apalagi sektarian.
"GM FKPPI mempunyai hak politik. Namun politik GM FKPPI bukan politik primordial, apalagi politik sektarian. Karena apa? Karena kita menolak politik identitas," ujar Basarah, diwartakan
Kantor Berita RMOLJatim, Senin (18/9).
Politik GM FKPPI, lanjutnya, juga bukan politik golongan, apalagi politik partisan. Karena GM FKPPI bukan milik satu golongan atau partai politik tertentu. Akan tetapi politik GM FKPPI adalah politik negara, sebagaimana garis-garis politik TNI/Polri yang tegak lurus untuk negara.
"Menyambut Pemilu 2024 ini penting, karena keberadaan kader GM FKPPI di sejumlah partai politik justru harus penjaga, perajut tali persaudaraan sesama anak bangsa. GM FKPPI harus ikut berpartisipasi dalam agenda bangsa agar pemilu berjalan jujur, adil, aman dan damai," jelasnya.
Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf mengatakan, pada Oktober nanti proses pemilu presiden dimulai dengan pendaftaran capres dan cawapres. Setelah itu, diprediksi bakal terjadi polarisasi di masyarakat.
"Menyikapi ini, kita harus berpedoman pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jangan sampai diwarnai dengan huru-hara, ketakutan dan kerusuhan hanya karena berbeda pilihan," kata Pangdam.
Untuk itu, Pangdam meminta seluruh anggota GM FKPPI untuk menyerukan kepada masyarakat membantu TNI/Polri untuk menyosialisasikan pemilu damai, pemilu yang tetap bersatu meski berbeda pilihan.
"Saya apresiasi atas kegiatan GM FKPPI Jatim yang solid, kuat dan militan dibawah kepemimpinan Ketua Agoes Soerjanto, sekarang terus bantu kami menyosialisasikan pemilu damai, agar jangan terlalu fanatik dengan pilihannya. Apalagi pada pemilu presiden nanti juga berbarengan dengan pemilu legislatif dan DPD RI. Jadi walau berbeda pilihan tetap damai, tidak perlu hantam-hantaman," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah XIII GM FKPPI Jatim Ir R Agoes Soerjanto mengatakan, di tahun politik memang rawan terjadi gesekan. Gesekan tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga di akar rumput.
Gesekan-gesekan itu jika tidak diredam sedini mungkin, lanjut Agoes, akan bisa menimbulkan kerawanan keamanan. Seperti kericuhan, bentrokan hingga kerusuhan.
"Kami dari GM FKPPI Jatim berkomitmen patuh dengan arahan para pembina yang adalah orang tua kami di TNI/Polri dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI yang akan selalu netral selama pemilu," ujar Agoes didampingi Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono.
Agoes juga mengaku siap membantu TNI/Polri, untuk menyosialisasikan pemilu damai di masyarakat.
"Kami instruksikan seluruh jajaran GM FKPPI Jatim untuk terus berkoordinasi dengan TNI/Polri di wilayah setempat untuk membantu deteksi dini. Agar Pemilu dan Pilkada berlangsung lancar dan tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling hantam. Sebab beda pilihan adalah hal yang wajar dalam sebuah pemilu," tandasnya.
