Berita

Tangkapan layar video Gibran mengajak warga untuk memilih Ganjar pada Pilpres 2024/Repro

Politik

Ajak Masyarakat Pilih Ganjar, Gibran dan Bobby Tidak Paham Etika Politik

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 16:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keluarga Presiden Joko Widodo dianggap tidak paham dan tidak memiliki etika politik. Pasalnya mereka ikut mengkampanyekan bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, di masa sosialisasi. Bukan masa kampanye.

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, menanggapi adanya video anak dan mantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang mengkampanyekan Ganjar.

Gibran saat ini menjabat Walikota Solo, sementara Bobby menjadi Walikota Medan.


Video tersebut diunggah melalui media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter resmi milik PDIP.

"Gibran dan Bobby ini ya tidak paham etika politik," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/8).

Tamil Selvan atau yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai, dirinya tidak bisa mengkritik dengan menggunakan diksi hukum. Mengingat, Bawaslu dipastikan tidak akan memproses jika ada laporan hal tersebut.

"Jadi kalaupun seumpama hal ini dilaporkan ke Bawaslu, kita sudah paham, kelit atau ngelesnya Bawaslu itu, ini belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran Pemilu atau kampanye di luar dari jadwal atau curi start kampanye, karena yang bersangkutan (Ganjar) belum resmi terdaftar sebagai Capres," papar Kang Tamil.

Namun demikian, Kang Tamil mengaku hanya bisa mengimbau masyarakat untuk bisa jeli melihat sosok-sosok yang tidak punya etika seperti Gibran dan Bobby.

"Kita kan bernegara, berbangsa, itu harus punya etika, termasuk berpolitik. Tapi memang kembali lagi kepada tokoh-tokoh ini memang kita mau harapkan apa. Kalau beretika tentu Gibran dan Bobby itu tidak maju sebagai kepala daerah, karena bapak dan mertuanya adalah presiden. Jadi memang ini menyalahi etika," pungkas Kang Tamil.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya