Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Udara Jakarta Ramai Dibahas, Kepentingan Oligarki pada Kendaraan Listrik dan IKN?

MINGGU, 27 AGUSTUS 2023 | 14:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ada kepentingan oligarki yang mendapatkan keuntungan dari kendaraan listrik dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara dengan cara menakuti rakyat melalui isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya dimainkan oleh para oligarki dengan mendorong Presiden Joko Widodo bicara soal pemindahan Ibukota dan penggunaan kendaraan listrik.

"Soal polusi di Jakarta saat ini sudah berjalan sekitar 30 tahun lalu. Karena industri yang kelilingi Jakarta, seperti Banten, Bekasi, Bogor, juga di Utara Jakarta," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/8).


Muslim memandang, dengan isu polusi udara, ada proyek kendaraan listrik yang hendak dimuluskan oleh para oligarki. Bahkan, Presiden Jokowi pun dijadikan boneka untuk mendukung dan menyetujui kepentingan oligarki tersebut.

"Penduduk Jakarta dibikin seram dengan alasan Jakarta tidak layak huni dan tidak sehat lagi. Padahal siapa pemilik industri yang bikin rusak udara Jakarta selama ini tidak dimintai tanggung jawab," kata Muslim.

Seharusnya, masih kata Muslim, udara buruk yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya, pemerintah tidak menyalahkan rakyat yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar konvensional.

"Pemilik industri yang rusak udara itu yang harus disalahkan. Jokowi jangan hanya sebarkan cerita horor udara timbal untuk memuluskan proyek mobil listrik dan IKN. Padahal IKN itu selama ini untuk kepentingan siapa?" pungkas Muslim.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya