Berita

Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka/Net

Dunia

Fiji: Pasifik Harus Jadi Zona Perdamaian, Bukan Zona Konflik AS vs China

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 08:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kepulauan Pasifik harus menjadi zona perdamaian, alih-alih zona konflik kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan China.

Begitu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka setelah menghadiri pertemuan puncak dengan pemimpi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan New Caledonia di Vanuatu pada Kamis (24/8).

Para pemimpin Melanesia Spearhead Group belum mengumumkan secara terbuka deklarasi bersama mengenai keamanan regional yang ditandatangani pada pertemuan puncak tersebut, namun Rabuka mengatakan diskusi terfokus pada persaingan antara AS dan China di kawasan tersebut.


“Mereka mencoba untuk mempolarisasi Pasifik menjadi kelompok mereka sendiri, jadi kita harus sangat yakin bahwa apa pun yang kita lakukan, kita menyadari kebutuhan kolektif Pasifik untuk menjadi zona damai, zona wilayah non-blok, dan zona damai," kata Rabuka, seperti dimuat Reuters pada Jumat (25/8),

“Mudah-mudahan hal ini tidak berkembang menjadi konflik militer atau kecemburuan militer yang akan menyebabkan penumpukan kekuatan atau senjata militer di wilayah tersebut,” tambahnya.

Lima negara yang berlokasi strategis di Pasifik Selatan dan berperan penting selama Perang Dunia Kedua kembali menjadi pusat kontes geopolitik saat ini.

Kepulauan Solomon memiliki pakta keamanan dengan China, Papua Nugini menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, sementara Fiji menjadi tuan rumah bersama konferensi kepala pertahanan Indo-Pasifik dengan AS yang dihadiri oleh China.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya