Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Bahayakan Keselamatan Warga Namibia, Puluhan Buaya Dijual Pemerintah

SABTU, 17 JUNI 2023 | 08:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya mengamankan warga dari maraknya serangan buaya, pemerintah Namibia berencana menjual dan meningkatkan izin untuk membunuh reptil tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Pohamba Shifeta mengatakan keputusan itu diambil pada saat populasi buaya di Namibia meningkat dan menimbulkan masalah keamanan.

"Kami fokus di beberapa daerah yang populasi buayanya sudah melebihi kapasitas maksimal dan menyebar ke bantaran sungai yang mulai menyerang manusia," kata Shifeta, seperti dikutip dari African News pada Jumat (16/6).


Shifeta mengumumkan pihaknya akan menangkap 40 buaya di sungai-sungai di wilayah timur laut Kavango dan Zambezi, sebelum dijual di pelelangan.

"Reptil itu akan dijual kepada siapa saja yang dapat membuktikan bahwa mereka memiliki habitat buaya yang sesuai, serta surat ekspor yang layak," jelasnya.

Lelang untuk penjualan buaya akan dimulai pada 17 Juli, dan penjualan serupa akan diulangi secara berkala untuk mengendalikan populasi reptil di negara tersebut.

Sejak 2019, kementerian telah membayar lebih dari 2,3 juta dolar Namibia atau Rp 1,8 miliar sebagai kompensasi kepada keluarga yang terkena dampak serangan buaya.

Jumlah tersebut termasuk kompensasi atas serangan terhadap manusia dan juga ternak.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya