Berita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko/Ist

Publika

Menyadarkan Moeldoko

OLEH: ADIAN RADIATUS
RABU, 14 JUNI 2023 | 13:39 WIB

PUBLIK politik kembali diramaikan oleh upaya Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali atau PK ke Mahkamah Agung terkait upaya ambil alih Partai Demokrat.

Langkah Moeldoko ini mungkin baginya adalah "the final battle" sekalipun banyak kalangan yang menyayangkannya. Bahkan Moeldoko dinilai telah menjatuhkan harkat martabat dirinya saja secara sia-sia.

Namun dengan mengabaikan sifat serakah atau jahat akan kekuasaan pada seseorang, Moeldoko sesungguhnya pribadi yang mudah terbawa sentimentil terhadap apa yang dia dengar.


Apalagi keluhan yang mengandung rasa iba. Sehingga kemungkinan hal inilah yang juga dimanfaatkan oleh para individu barisan sakit hati mantan Partai Demokrat yang berupaya memakai tangannya belaka.

Bisa saja hasrat merebut Partai Demokrat ala Moeldoko ini tampaknya bukan sekadar ingin memenuhi ambisi menjadi pengambil kekuasaan kepartaian belaka. Namun sebuah obsesi psikologis 'post power syndrome' di bawah alam sadar yang sangat perlu dipahami dan dicerahkan oleh diri pribadi Moeldoko sendiri.

Tabiat dan karakter yang sungguh aneh bahkan menyimpang cukup ekstrem bagi seorang yang terdidik dan terlatih lewat jiwa korsa patriot TNI di mata rakyatnya selama ini. Dan menjadi pertanyaan mendasar, apakah ada bagian yang terlewatkan dalam ujian psikologis kejiwaan, watak, dan disiplin di setiap penyaringan jenjang kepangkatannya?

Belum pernah sepanjang sejarah TNI ada seorang mantan Jenderal meskipun telah purnawirawan tetapi tanpa rasa respek sedikitpun melakukan "penyerangan" untuk merebut sebuah lembaga. Dalam hal ini partai yang notabene dipimpin oleh mantan presiden yang di masa pemerintahannya mengangkat dirinya sebagai Panglima TNI.

Bagaimana para alumni Panglima TNI bisa tidak merasa nyaman dan bermartabat bila korpsnya dinodai oleh perilaku yang dipertontonkan oleh Moeldoko itu. Mencoba merebut "benda" yang bukan miliknya, berpretensi sejurus dengan ingin "merampas" yang bukan haknya. Mana ada dalam Sapta Marga seperti itu.

Maka sebelum semua perilakunya tampak semakin "liar dan brutal" di mata rakyat, sebaiknya keluarga besar purnawirawan TNI memberinya semacam nasihat atau wejangan berbasis jiwa keprajuritan TNI yang memungkinkan dirinya menyadari dan melepaskan diri dari jaring ambisi kelompok sipil yang ingin merampas Partai Demokrat itu.

Biarlah barisan sakit hati yang merupakan kalangan sipil itu yang tampaknya mencoba memperalat dirinya untuk menghancurkan integritas dan legalitas pengurus Partai Demokrat yang sah berani menghadapi langsung tanpa memakai tangan bersih Moeldoko menjadi kotor yang tak bermakna apapun.

Kekuasaan apalagi yang sudah menjadi besar mungkin dapat melipatgandakan rasa kepuasan dan kebanggaan diri. Tetapi itu baru terasa keagungannya bila diperoleh dengan cara bermartabat, terhormat, dan bukan dengan cara barbar secara liar begitu atas nama apapun.

Penulis adalah pemerhati sosial politik

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya