Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah)/RMOL

Politik

Denny Indrayana Nilai Cawe-cawe Jokowi Bisa Pemakzulan, PDIP: Pemilu 2009 Instrumen Negara Digunakan

RABU, 07 JUNI 2023 | 14:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP menyayangkan pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan karena cawe-cawe dan bersikap tidak netral pada Pemilu 2024.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut cewe-cawe Jokowi untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan Pemilu 2024 berjalan sukses. Sehingga, pernyataan pakar hukum tata negara itu tidak mencerminkan seorang intelektual.

“Beliau ini kan sosok akademis, ya harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual, jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).


Menurut Hasto, sistem politik di Indonesia itu presiden dan wapres dipilih secara langsung oleh rakyat, maka legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat sehingga tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Pun, harus melalui mekanisme yang tidak mudah.

“Sehingga, harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Hasto justru menyarankan Denny Indrayana untuk melakukan upaya korektif terhadap Pemilu 2009 lalu di era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang jelas-jelas menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik penguasa.

“Kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen,” pungkasnya.

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (7/6).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya