Berita

Ketua Dewan Syuro PKB Lamteng, Slamet Anwar/Ist

Politik

Polemik Nomor Urut Bacaleg PKB, Slamet Anwar Kecewa PCNU Lamteng Justru Menyalahkan Dirinya

RABU, 07 JUNI 2023 | 05:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Upaya mediasi yang rencananya dilakukan oleh pihak Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lampung Tengah, menyikapi persoalan kisruh antara Ketua Dewan Syuro dengan dan Ketua DPC PKB setempat, batal dilakukan.

Berdasarkan penjelasan Ketua Dewan Syuro PKB Lamteng, Slamet Anwar kepada Kantor Berita RMOLLampung bahwa dirinya kecewa atas pernyataan dari pihak PCNU yang menyalahkan dirinya terkait pemberitaan yang beredar luas soal kisruh dan prahara antara dirinya dengan Ketua DPC, dalam persoalan nomor urut pencalegan di Dapil V wilayah setempat.

"Kalau seperti itu, artinya pihak PCNU bukan mau memediasi. Seharusnya kan antara saya dengan Ketua DPC dipertemukan dulu, untuk dimintai penjelasan dari masing-masing kami, baru pihak PCNU mengambil sikap, atau setidaknya untuk meredam kisruh di internal PKB saat ini," ujar Slamet, Selasa (6/6).


Slamet menduga bahwa pihak PCNU telah terhipnotis dengan pernyataan yang disampaikan Ketua DPC PKB, Ardito Wijaya. Di mana dirinya merasa disudutkan, yang secara tidak langsung telah men-justice dan menyalahkan dirinya atas beredarnya berita terkait permasalahan itu.

"Ya, kalau kata pihak PCNU beberapa hari lalu, rencananya mereka mau mempertemukan antara saya dengan Ketua DPC, tapi buktinya hingga saat ini tidak ada, baik undangan maupun kontak telepon ke saya," ungkapnya.

Namun Slamet kecewa atas sikap PCNU, upaya mediasi belum dilakukan tetapi sudah men-justice dirinya. Sementara informasi yang didapat baru dari sebelah pihak saja. Artinya tujuan mediasi itu tidak akan terlaksana apabila tujuannya untuk menyalahkan satu pihak.

"Dalam hal ini tidak ada tujuan saya hanya semata-mata untuk mendapatkan nomor urut 1, atau semata-mata mengejar jabatan di PKB. Yang jelas sesuai dengan AD/ART Partai tugas saya sebagai Ketua Dewan Syuro di PKB adalah, memelihara kemurnian perjuangan Partai, peraturan partai, dan mengambil keputusan dalam forum musyawarah," tuturnya.

Upaya yang diperjuangkannya selama ini sesuai dengan AD/ART Partai, yang mana Dewan Syuro itu terdiri dari para Ulama, tokoh yang kerjanya mengawasi terhadap pelaksanaan kebijakan Partai oleh dewan Tanfidz.

Tetapi, yang terjadi selama ini para ulama, dan tokoh yang ada di internal Partai tidak diikutsertakan dalam mengambil langkah atau musyawarah dalam memutuskan suatu persoalan.

"Terus terang niat saya sebagai Ketua Dewan Syuro untuk Amar Makruf Nahi Munkar dalam membesarkan PKB selama ini," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya