Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Repro

Politik

KI Pusat Tunjuk Empat Duta Keterbukaan Informasi, Salah Satunya Mahfud MD

SELASA, 16 MEI 2023 | 07:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk empat orang sebagai duta keterbukaan informasi yang akan diangkat secara resmi dalam momentum peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu besok (17/5).

Keempat tokoh yang ditunjuk adalah Menkopolhukam, Mahfud MD; Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali; tokoh pers Wina Armada Sukardi; dan aktivis pemilu dan demokrasi Indonesia, Titi Anggraini.

Mereka terpilih setelah proses penjaringan tokoh-tokoh terbaik yang dinilai memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan, keempat tokoh ini akan membantu KI mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.


Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaludin menilai, Mahfud MD merupakan pejabat publik yang berani berbicara terbuka dan blak-blakan.

Sementara Effendi Gazali merupakan dosen berbagai perguruan tinggi dan sering tampil sebagai analisis komunikasi politik. Mantan wartawan sepak bola dan mantan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ini beberapa kali “memenangkan” kasus yang diajukan ke Komisi Informasi.

"Adapun Wina Armada Sukardi merupakan wartawan senior dan ahli hukum pers, dua kali menjadi ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta pernah menjadi sekjen PWI Pusat," ujar Syawaludin.

Sedangkan Titi Anggraini selama ini dikenal sebagai aktivis dan pengamat pemilu dan demokrasi Indonesia. Titi senantiasa menyuarakan perlunya Pemilu yang demokratis dan jujur. Dari keempat duta keterbukaan informasi KI, lulusan FHUI ini yang paling muda.

Syawaludin memaparkan, KI Pusat perlu menggandeng tokoh nasional tersebut untuk bersinergi dan bekerja sama dalam rangka memperkuat relasi kemitraan komisi informasi.

“Utamanya membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasikan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

UPDATE

Perpres Pelindungan Ojol Jangan Berhenti di Atas Kertas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:29

Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Operasi Modifikasi Cuaca

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:16

Sakelar Cahaya di Dalam Otak

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:04

Kartu Nikah Digital Bisa Diakses melalui Simkah, Ini Caranya!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:44

Nusron Wahid Bikin KPK Tidak Berkutik

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:24

Dulu di Depok Banyak Maling dan Begal, Sekarang Aman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:08

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Puluhan Korban Investasi Emas Polisikan Direksi PT DGJ

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:33

Tragedi Affan dan Bambang Jangan Terulang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:14

Selengkapnya