Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Repro

Politik

KI Pusat Tunjuk Empat Duta Keterbukaan Informasi, Salah Satunya Mahfud MD

SELASA, 16 MEI 2023 | 07:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk empat orang sebagai duta keterbukaan informasi yang akan diangkat secara resmi dalam momentum peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu besok (17/5).

Keempat tokoh yang ditunjuk adalah Menkopolhukam, Mahfud MD; Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali; tokoh pers Wina Armada Sukardi; dan aktivis pemilu dan demokrasi Indonesia, Titi Anggraini.

Mereka terpilih setelah proses penjaringan tokoh-tokoh terbaik yang dinilai memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan, keempat tokoh ini akan membantu KI mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.


Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaludin menilai, Mahfud MD merupakan pejabat publik yang berani berbicara terbuka dan blak-blakan.

Sementara Effendi Gazali merupakan dosen berbagai perguruan tinggi dan sering tampil sebagai analisis komunikasi politik. Mantan wartawan sepak bola dan mantan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ini beberapa kali “memenangkan” kasus yang diajukan ke Komisi Informasi.

"Adapun Wina Armada Sukardi merupakan wartawan senior dan ahli hukum pers, dua kali menjadi ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta pernah menjadi sekjen PWI Pusat," ujar Syawaludin.

Sedangkan Titi Anggraini selama ini dikenal sebagai aktivis dan pengamat pemilu dan demokrasi Indonesia. Titi senantiasa menyuarakan perlunya Pemilu yang demokratis dan jujur. Dari keempat duta keterbukaan informasi KI, lulusan FHUI ini yang paling muda.

Syawaludin memaparkan, KI Pusat perlu menggandeng tokoh nasional tersebut untuk bersinergi dan bekerja sama dalam rangka memperkuat relasi kemitraan komisi informasi.

“Utamanya membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasikan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,” tandasnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya