Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Repro

Politik

KI Pusat Tunjuk Empat Duta Keterbukaan Informasi, Salah Satunya Mahfud MD

SELASA, 16 MEI 2023 | 07:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk empat orang sebagai duta keterbukaan informasi yang akan diangkat secara resmi dalam momentum peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu besok (17/5).

Keempat tokoh yang ditunjuk adalah Menkopolhukam, Mahfud MD; Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali; tokoh pers Wina Armada Sukardi; dan aktivis pemilu dan demokrasi Indonesia, Titi Anggraini.

Mereka terpilih setelah proses penjaringan tokoh-tokoh terbaik yang dinilai memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan, keempat tokoh ini akan membantu KI mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.


Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaludin menilai, Mahfud MD merupakan pejabat publik yang berani berbicara terbuka dan blak-blakan.

Sementara Effendi Gazali merupakan dosen berbagai perguruan tinggi dan sering tampil sebagai analisis komunikasi politik. Mantan wartawan sepak bola dan mantan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ini beberapa kali “memenangkan” kasus yang diajukan ke Komisi Informasi.

"Adapun Wina Armada Sukardi merupakan wartawan senior dan ahli hukum pers, dua kali menjadi ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta pernah menjadi sekjen PWI Pusat," ujar Syawaludin.

Sedangkan Titi Anggraini selama ini dikenal sebagai aktivis dan pengamat pemilu dan demokrasi Indonesia. Titi senantiasa menyuarakan perlunya Pemilu yang demokratis dan jujur. Dari keempat duta keterbukaan informasi KI, lulusan FHUI ini yang paling muda.

Syawaludin memaparkan, KI Pusat perlu menggandeng tokoh nasional tersebut untuk bersinergi dan bekerja sama dalam rangka memperkuat relasi kemitraan komisi informasi.

“Utamanya membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasikan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya