Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Repro

Politik

KI Pusat Tunjuk Empat Duta Keterbukaan Informasi, Salah Satunya Mahfud MD

SELASA, 16 MEI 2023 | 07:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk empat orang sebagai duta keterbukaan informasi yang akan diangkat secara resmi dalam momentum peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu besok (17/5).

Keempat tokoh yang ditunjuk adalah Menkopolhukam, Mahfud MD; Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali; tokoh pers Wina Armada Sukardi; dan aktivis pemilu dan demokrasi Indonesia, Titi Anggraini.

Mereka terpilih setelah proses penjaringan tokoh-tokoh terbaik yang dinilai memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan, keempat tokoh ini akan membantu KI mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.


Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaludin menilai, Mahfud MD merupakan pejabat publik yang berani berbicara terbuka dan blak-blakan.

Sementara Effendi Gazali merupakan dosen berbagai perguruan tinggi dan sering tampil sebagai analisis komunikasi politik. Mantan wartawan sepak bola dan mantan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ini beberapa kali “memenangkan” kasus yang diajukan ke Komisi Informasi.

"Adapun Wina Armada Sukardi merupakan wartawan senior dan ahli hukum pers, dua kali menjadi ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta pernah menjadi sekjen PWI Pusat," ujar Syawaludin.

Sedangkan Titi Anggraini selama ini dikenal sebagai aktivis dan pengamat pemilu dan demokrasi Indonesia. Titi senantiasa menyuarakan perlunya Pemilu yang demokratis dan jujur. Dari keempat duta keterbukaan informasi KI, lulusan FHUI ini yang paling muda.

Syawaludin memaparkan, KI Pusat perlu menggandeng tokoh nasional tersebut untuk bersinergi dan bekerja sama dalam rangka memperkuat relasi kemitraan komisi informasi.

“Utamanya membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasikan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya