Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto/Net
Pemerintah Hongaria telah menyatakan dukungannya atas upaya China menjadi penengah konflik antara Rusia dan Ukraina.
Pernyataan Budapest disampaikan selama pertemuan antara Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto dan timpalannya dari China, Qin Gang, di Beijing pada Senin (15/5).
Selama ini, Eropa menampilkan sikap bermusuhan menurutnya. Ia menekankan bahwa Budapest menginginkan agar perdamaian bisa terjadi secepat mungkin.
“Sayangnya, retorika perang secara global sangat kuat. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan suara kamp perdamaian,” kata Szijjarto, seperti dikutip dari
RT.“Dan di kamp perdamaian, kami sangat mementingkan peran (China)," ujarnya.
“Kami sangat menghargai rencana perdamaian Anda. Kami berharap ini menjadi dasar untuk berdiskusi, perdamaian di lingkungan kami,” tambah Szijjarto.
Sebelum menuju ke Beijing, diplomat Hongaria itu menggarisbawahi pentingnya upaya perdamaian pada saat Eropa dicengkeram oleh psikosis perang.
“Kami mendukung rencana perdamaian yang diajukan oleh China karena dua alasan: pertama, karena mengejar perdamaian, dan kedua, karena ada. Akhirnya ada sesuatu yang bertujuan bukan untuk melanjutkan perang, tetapi untuk mengakhirinya," kata Menlu.
China dalam upaya mendamaikan Rusia dan Ukraina telah merilis peta jalan 12 poin pada Februari lalu. Beijing juga sudah mendesak Moskow dan Kyiv untuk melanjutkan dialog sesegera mungkin dan menyuarakan dukungan untuk setiap upaya perdamaian.
China juga menyerukan agar semua pihak meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan agar kedaulatan semua negara dihormati, sambil mengutuk sanksi sepihak yang katanya tidak akan menyelesaikan masalah tersebut.
Peta jalan yang diusulkan China pada akhirnya menyebabkan reaksi beragam.
Sementara Presiden Vladimir Putin memuji rencana itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengklaim bahwa Beijing tidak memiliki “kredibilitas” karena menolak mengutuk kampanye Rusia di Ukraina.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, bahkan menggambarkan rencana itu 'pertimbangan', mengklaim bahwa satu-satunya hal yang dapat disebut rencana perdamaian adalah proposal Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Rencana perdamaian yang diajukan oleh Kyiv tahun lalu menuntut agar Rusia menarik diri dari semua wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya dan membayar ganti rugi perang. Kremlin menolak inisiatif tersebut, dengan alasan tidak dipertimbangkannya kenyataan di lapangan, termasuk status baru dari empat bekas wilayah Ukraina sebagai bagian dari Rusia.
