Berita

Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto/Net

Dunia

Hongaria Dukung Upaya China Damaikan Rusia-Ukraina

SELASA, 16 MEI 2023 | 06:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Hongaria telah menyatakan dukungannya atas upaya China menjadi penengah konflik antara Rusia dan Ukraina.

Pernyataan Budapest disampaikan selama pertemuan antara Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto dan timpalannya dari China, Qin Gang, di Beijing pada Senin (15/5).

Selama ini, Eropa menampilkan sikap bermusuhan menurutnya. Ia menekankan bahwa Budapest menginginkan agar perdamaian bisa terjadi secepat mungkin.

“Sayangnya, retorika perang secara global sangat kuat. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan suara kamp perdamaian,” kata Szijjarto, seperti dikutip dari RT.

“Dan di kamp perdamaian, kami sangat mementingkan peran (China)," ujarnya.

“Kami sangat menghargai rencana perdamaian Anda. Kami berharap ini menjadi dasar untuk berdiskusi, perdamaian di lingkungan kami,” tambah Szijjarto.

Sebelum menuju ke Beijing, diplomat Hongaria itu menggarisbawahi pentingnya upaya perdamaian pada saat Eropa dicengkeram oleh psikosis perang.

“Kami mendukung rencana perdamaian yang diajukan oleh China karena dua alasan: pertama, karena mengejar perdamaian, dan kedua, karena ada. Akhirnya ada sesuatu yang bertujuan bukan untuk melanjutkan perang, tetapi untuk mengakhirinya," kata Menlu.
 
China dalam upaya mendamaikan Rusia dan Ukraina telah merilis peta jalan 12 poin pada Februari lalu. Beijing juga sudah mendesak Moskow dan Kyiv untuk melanjutkan dialog sesegera mungkin dan menyuarakan dukungan untuk setiap upaya perdamaian.

China juga menyerukan agar semua pihak meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan agar kedaulatan semua negara dihormati, sambil mengutuk sanksi sepihak yang katanya tidak akan menyelesaikan masalah tersebut.

Peta jalan yang diusulkan China pada akhirnya menyebabkan reaksi beragam.

Sementara Presiden Vladimir Putin memuji rencana itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengklaim bahwa Beijing tidak memiliki “kredibilitas” karena menolak mengutuk kampanye Rusia di Ukraina.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, bahkan menggambarkan rencana itu 'pertimbangan', mengklaim bahwa satu-satunya hal yang dapat disebut rencana perdamaian adalah proposal Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
 
Rencana perdamaian yang diajukan oleh Kyiv tahun lalu menuntut agar Rusia menarik diri dari semua wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya dan membayar ganti rugi perang. Kremlin menolak inisiatif tersebut, dengan alasan tidak dipertimbangkannya kenyataan di lapangan, termasuk status baru dari empat bekas wilayah Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya