Berita

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad/Net

Nusantara

DPRD Dorong Perketat Larangan Jual Rokok ke Anak

KAMIS, 11 MEI 2023 | 07:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aturan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur perlu dipertegas seiring rencana pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi siswa perokok dan terlibat tawuran.

"Harus ada aturan yang melarang penjualan rokok ketengan serta larangan pembelian rokok oleh anak-anak. Kita persempit anak-anak agak tak bisa mengakses rokok ini," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (11/5).

Pernyataan Idris tersebut menyikapi rencana kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mencabut KJP Plus bagi pelajar perokok.


Rencana tersebut dilontarkan karena tidak ada pengawasan dari pemerintah terkait usia pembeli rokok. Hal ini mengakibatkan anak anak dengan mudah membeli rokok di warung hingga toko swalayan kecil.

Selain itu, iklan produk rokok juga banyak ditemui di wilayah sehingga semakin mudah menimbulkan niatan anak di bawah umur untuk membeli rokok.

Maka dari itu, kata Heru, penyuluhan bahaya rokok di tingkat lingkungan rumah dan sekolah harus ditingkatkan guna mencegah perokok aktif di usia dini.

"Dinas Pendidikan dan Kesehatan harus berkolaborasi untuk berbagai upaya pencegahan seperti edukasi dan sosialisasi yang masif terkait bahaya merokok bagi kesehatan di sekolah-sekolah," kata Heru.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya