PERILAKU politik para elite partai dan tokoh-tokoh di balik serunya tarik menarik berbagai skenario yang dibangun dalam kancah Pilpres 2024 cenderung menunjukkan upaya perilaku perebutan kekuasaan yang menghilangkan nilai-nilai kebangsaan secara empiris.
Sejatinya, demokrasi Pancasila tak pernah mengarahkan cara-cara menuju Pilpres selaku pemegang mandat rakyat berbasis kelima sila secara prioritas, namun mencakup keseluruhannya.
Sila keempat sangat jelas berbicara tentang kerakyatan dalam sistem demokrasi permusyawaratan perwakilan. Bukannya permufakatan perpartaian yang saat ini sangat tampak hanya mewakili kepentingan partai di dalam sistem kekuasaan belaka. Kepentingan rakyat hanya menjadi judul dan ditempatkan sebagai penonton tiada daya.
Maka menjadi urgensi ketika kita mempertanyakan seberapa pentingnya bagi rakyat terhadap ajang kontestasi pilpres ini bagi jaminan kehidupannya yang berbasis empat sila lainnya. Khususnya sila kelima.
Dan dengan sistem yang beredar saat ini berapa besar penyimpangan yang terjadi terhadap demokrasi Pancasila itu sendiri.
Dengan semua fakta yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak ajang dan pasca-Pilpres 2019 terhadap kondisi pranata kehidupan perpolitikan yang sudah terbias dan tentunya sangat sulit untuk menuding pihak tertentu, manakala para pimpinan parpol beserta pemegang kekuasaan di tiga sistem tugas negara sesuai amanat UUD 45 antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif justru dirasakan hanya saling menjaga kepentingan masing-masing terhadap tugas penegakan keadilan bagi rakyat secara umum.
Meskipun tentunya beberapa produk hukum dan kebijakan pemerintahan tidak melulu buruk, apalagi brutal. Namun satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan marwah amanat Pancasila dan UUD '45 atas kondisi ini adalah memilih pemimpin bangsa yang paling mungkin mendekati harapan rakyat selama ini yang terasa cukup terbengkalai.
Calon pemimpin dimaksud harus ditinjau dari aspek kekuatan leadership, karakter kepribadian, wawasan pengetahuan beserta implementasinya, kecakapan hubungan luar negeri, berbasis disiplin tinggi.
Termasuk penguatan keamanan nasional terkait perkembangan global yang dinamis, khususnya juga menjadi solusi dalam membenahi kerusakan atau kekurangan sistem pemerintahan yang timbul dan tumbuh selama ini.
Syarat calon pemimpin demikian tampaknya hanya dapat ditemui pada satu sosok, yang mudah-mudahan rakyat jeli dan terinspirasi untuk memilihnya demi kehidupan rakyat itu sendiri dari harapan yang tertunda selama ini untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta negaranya secara nyata.
Di sinilah korelasi Capres Cawapres dengan nasib rakyat hadir menjadi titik penentunya.
Penulis adalah pemerhati sosial politik
