Berita

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau/Net

Dunia

Trudeau Kecam Meta karena Tolak Bayar Konten Berita dari Media Lokal

RABU, 10 MEI 2023 | 12:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penolakan perusahaan raksasa Meta terhadap rancangan undang-undang berita online Kanada, mendapat kecaman serius dari Perdana Menteri Justin Trudeau pada Selasa (9/5).

Trudeau mengkritik upaya keduanya menghindari RUU yang mengharuskan raksasa digital membayar konten jurnalisme lokal.

Menurutnya, jurnalisme independen dengan konten berita yang sangat penting layak mendapat bayaran secara adil dari platform digital sebesar Meta.


"Meta tetap mengatakan bahwa mereka tidak ingin membayar jurnalis untuk pekerjaan yang mereka lakukan, menunjukkan betapa tidak bertanggung jawab dan tidak tersentuhnya mereka," tegas Trudeau, seperti dimuat AFP.

Kepolisian Kanada berhasil mengungkap bahwa Meta berencana memblokir berita dari media online untuk para pengguna di Facebook dan Instagram sebagai perlawanan terhadap RUU.

Sementara Google dilaporkan akan menguji coba pembatasan akses media pada warga Kanada.

Undang-undang baru akan mewajibkan raksasa digital membuat kesepakatan komersial dengan outlet Kanada untuk berita dan informasi yang dibagikan di platform mereka.

Kebijakan itu terinspirasi oleh Kode Perundingan Media Baru Australia pertama di dunia, yang bertujuan membuat Google dan Meta membayar konten berita di platform mereka.

Perusahaan raksasa yang mendominasi periklanan online itu dinilai telah menguras uang dari organisasi berita lokal dengan menggunakan konten mereka secara gratis.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya