DPR Diminta Bersikap, Istana Bukan Posko Pemenangan Capres

Presiden Joko Widodo telah melampaui kewenangannya sebagai kepala negara dengan mengumpulkan enam partai politik di Istana Negara, untuk membahas politik praktis.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah berpendapat, Jokowi sebagai kepala negara harusnya netral, bukan menjadi tim sukses kelompok tertentu, terlebih menjadikan Istana Negara sebagai markas partai politik.

“Keterlibatan Jokowi dalam pusaran politik saat ini, jelas melampaui batasan seorang kepala negara, sekaligus pemerintahan. Ia tidak dapat berdalih sebagai politisi, karena disumpah menjadi Presiden, bukan menjadi tim sukses kandidat dan menjadikan Istana negara sebagai posko pemenangan,” tegas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/5).

Direktur eksekutif dari Indonesia Political Opinion meminta DPR RI menegur Presiden Joko Widodo.

“DPR harus menegur Presiden, bahkan mengancam melengserkan Presiden, karena upaya Presiden saat ini bisa memicu gelombang tidak percaya publik,”imbuhnya.

?Menurutnya, menjadikan Istana Negara menjadi posko pemenangan kelompok tertentu, akan berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia, terutama penyelenggaraan pemilu yang tidak akan dipercaya publik lantaran sudah diskenario oleh pemerintah.

“Tidak saja pada kredibilitas kepala negara, tetapi bisa meluas hingga ke penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, karena semua itu terlibat langsung nanti dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres,” tutupnya.