Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Jokowi Harus Tiru SBY yang Tetap Independen, Agar Dikenang sebagai Presiden yang Mengantarkan Demokrasi Sehat

SENIN, 01 MEI 2023 | 08:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Seperti Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo mestinya tetap menjaga sikap independen dalam kontestasi Pilpres 2024. Sehingga Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang mengantarkan demokrasi sehat. Bukan justru dikenang sebagai petugas partai.

Dalam pandangan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Jokowi mestinya mencontoh SBY yang kala itu tidak memihak kepada kandidat manapun dan dinilai berhasil mengantarkan demokrasi pergantian kepemimpinan pada 2014 silam.

"Jokowi mestinya dapat menjaga independensinya, sehingga ia dapat dikenang oleh rakyat sebagai presiden yang mengantarkan demokrasi sehat pada 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).


Karena, menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mesti tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi harapan rakyat. Bukan justru ingin mempertahankan kekuasaan dengan lebih condong kepada salah satu kandidat.

"Jokowi harus merepresentasikan semua golongan masyarakat, bukan sebagai wakil partai, sehingga ia diharapkan lebih memfokuskan kepada urusan-urusan fundamental bangsa seperti mengurangi utang. Bukan justru ikut-ikutan menyukseskan salah satu kandidat dalam Pilpres 2024 yang akan datang," jelas Saiful.

Selain itu, kata Saiful, jika Presiden Jokowi terbukti ikut-ikutan mendukung salah satu kandidat pada Pilpres 2024, yang bisa terjadi justru kemarahan publik.

"Dan sangat mungkin rakyat akan melakukan pembangkangan terhadap pemerintah jika benar hal tersebut dilakukan oleh presiden," pungkas Saiful.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya