Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Jokowi Harus Tiru SBY yang Tetap Independen, Agar Dikenang sebagai Presiden yang Mengantarkan Demokrasi Sehat

SENIN, 01 MEI 2023 | 08:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Seperti Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo mestinya tetap menjaga sikap independen dalam kontestasi Pilpres 2024. Sehingga Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang mengantarkan demokrasi sehat. Bukan justru dikenang sebagai petugas partai.

Dalam pandangan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Jokowi mestinya mencontoh SBY yang kala itu tidak memihak kepada kandidat manapun dan dinilai berhasil mengantarkan demokrasi pergantian kepemimpinan pada 2014 silam.

"Jokowi mestinya dapat menjaga independensinya, sehingga ia dapat dikenang oleh rakyat sebagai presiden yang mengantarkan demokrasi sehat pada 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).


Karena, menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mesti tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi harapan rakyat. Bukan justru ingin mempertahankan kekuasaan dengan lebih condong kepada salah satu kandidat.

"Jokowi harus merepresentasikan semua golongan masyarakat, bukan sebagai wakil partai, sehingga ia diharapkan lebih memfokuskan kepada urusan-urusan fundamental bangsa seperti mengurangi utang. Bukan justru ikut-ikutan menyukseskan salah satu kandidat dalam Pilpres 2024 yang akan datang," jelas Saiful.

Selain itu, kata Saiful, jika Presiden Jokowi terbukti ikut-ikutan mendukung salah satu kandidat pada Pilpres 2024, yang bisa terjadi justru kemarahan publik.

"Dan sangat mungkin rakyat akan melakukan pembangkangan terhadap pemerintah jika benar hal tersebut dilakukan oleh presiden," pungkas Saiful.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya