Berita

Andi Yusran/RMOL

Politik

Dukung Ganjar, Bukti KIB Bagian Kepentingan Istana

KAMIS, 27 APRIL 2023 | 10:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah PPP ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024 berdampak pada kelangsungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, berpendapat, sejak awal pembentukan, KIB memang bernuansa kepentingan Istana.

"Ketiga partai yang tergabung dalam koalisi ini (PPP, PAN dan Golkar) merupakan partai yang ketua umumnya juga pengusung wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden," kata Andi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/4).


Jika PAN ikut pindah gerbong dan beralih dukungan, maka KIB hanya menyisakan Golkar. Dengan demikian KIB otomatis bubar jalan.

"Jadi, sejatinya KIB itu sudah lama declare Ganjar sebagai Capres," ungkap Andi.

Karena tenggang rasa dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan belum mendapat restu Jokowi, kemarin KIB masih menahan diri.

"Setelah PDIP deklarasi, maka saatnya anggota koalisi KIB ikut mendeklarasikan Ganjar," sambung analis Politik Universitas Nasional itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya