Berita

Label "didanai pemerintah" yang diberikan Twitter kepada akun media BBC/Foto: BBC

Dunia

Twitter Melabeli BBC Sebagai Media yang Didanai Pemerintah

SENIN, 10 APRIL 2023 | 13:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perselisihan muncul antara CEO Twitter Elon Musk dengan outlet media BBC, setelah media sosial berlambang burung biru itu melabeli akun BBC sebagai organisasi media yang didanai pemerintah.

Menanggapi pelabelan tersebut, BBC dengan cepat menolak kategorisasi yang diberikan Twitter dengan meminta penyelesaian masalah secara langsung.

Dimuat ANI News, Senin (10/4), selain BBC, label tersebut juga diberikan kepada media lainnya seperti PBS, NPR, CNN, dan Voice of America.


Namun, label didanai pemerintah itu disebut tidak muncul di outlet media lain yang memang benar-benar didukung pemerintah, seperti CBC Kanada atau Al Jazeera Qatar.

"Kami berbicara dengan Twitter untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. BBC adalah dan selalu independen. Kami didanai oleh publik Inggris melalui biaya lisensi," tulis BBC dalam pernyataannya.

Menyusul BBC, media NPR juga menyerukan penolakan atas label Twitter yang menyebut mereka berafiliasi dengan negara, yang kurang lebih dapat menunjukkan bahwa medianya dapat dipengaruhi oleh pemerintah AS.

Sejauh ini media tersebut masih menolak menulis cuitan apapun di Twitter, jika akunnya masih didapati oleh label tersebut.

Tindakan terbaru dari Elon Musk ini telah banyak mendapatkan kritik dari berbagai media, yang menuduh bahwa beberapa perusahaannya yang mendapat dana dari pemerintah, seperti Tesla, SpaceX tidak memiliki label "didanai pemerintah" di akun Twitter mereka.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya