Berita

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Ist

Politik

Ada Ketum Parpol Ingin Gabung KPP dengan Syarat Bacawapres, Demokrat: Ini Bukan Kawin Paksa

SELASA, 28 MARET 2023 | 14:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kabar ada ketum parpol parlemen ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) disambut baik DPP Partai Demokrat. Hanya saja, jika mensyaratkan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Anies Baswedan, hal itu dinilai aneh.

“Jadi jangan dibalik. Mau bergabung dengan kami, lalu malah memberikan syarat minta ini itu,” kata Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3).

Sebab, kata Herzaky, untuk urusan bacawapres di KPP sudah sangat jelas dan akan disepakati oleh koalisi. Lalu hasilnya diserahkan kepada Bacapres dalam hal ini Anies Baswedan.


Bagi Demokrat, saat ini yang harus dilakukan adalah memastikan untuk membantu Bacapres dan KPP. Bahwa bacawapres yang dipilih harus memberikan potensi kemenangan dan menjadi dwitunggal dengan Bacapres.

“Bukan kawin paksa!” tegasnya.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Sohibul Iman, mengungkap ada ketua umum partai politik di luar KPP (Nasdem, Demokrat, PKS) ingin gabung tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Anies Baswedan. Namun ia enggan menyebut spesifik siapa ketum parpol parlemen yang dimaksud.

“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya menjadi cawapres, ketum parpol di luar kita,” ucap Sohibul kepada wartawan di Sekretariat KPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya