Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani/Net

Politik

Jawab Keraguan Publik, Megawati Perlu Beri Kewenangan Lebih untuk Puan

SENIN, 13 MARET 2023 | 07:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Regenerasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) perlahan perlu dilakukan Megawati Soekarnoputri kepada Puan Maharani secara perlahan.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, sudah saatnya Megawati memberikan kewenangan yang lebih di kepartaian untuk Puan.

"Megawati seperti pemilik kendaraan, dia memegang STNK dan BPKB. Hanya saja, kuncinya untuk menggerakan partai diberikan kepada Puan," kata Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/3).


Meski belum ada pengumuman resmi, Puan digadang-gadang menjadi kandidat bakal calon presiden PDIP.

Namun Puan memiliki saingan yang cukup kuat, yakni Ganjar Pranowo. Jika dihitung berdasarkan elektabilitas, Ganjar masih lebih unggul dibandingkan Puan.

Karenanya, sebelum proses pencalonan Puan sebagai capres tunggal dari PDIP, maka sosok yang kini menjabat Ketua DPR RI itu perlu mendapat kewenangan lebih dari partai.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Puan untuk menunjukkan leadership di PDIP. Dengan begitu, tidak ada keraguan di internal PDIP soal kapasitas Puan yang kerap dipertanyakan banyak orang.

"Ini sekaligus untuk melatih Puan begitu regenerasi PDIP berjalan. Begitu tongkat estafet kepimpinan diberikan, maka Puan tidak mengalami shock culture," tutup Dian.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya