Berita

Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga/Ist

Politik

Perlu Dievaluasi, Gaji dan Kinerja Komisaris BUMN Tak Sebanding

MINGGU, 12 MARET 2023 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

. Gaji Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sebanding dengan prestasi yang ditorehkan. Itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan ragu dengan kinerja jajaran perusahaan pelat merah itu.

Terlebih dengan adanya insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, semakin membuat masyarakat hilang kepercayaan.

"Mereka cuma numpang hidup mewah, pakai fasilitas negara, kerjanya ngebacot doang," kata aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/3).


Politisi Partai Golkar itu mendesak gaji dan tantiem (keuntungan perusahaan yang dihadiahkan) kepada komisaris Pertamina dan BUMN pada umumnya segera dikoreksi.

"Gak sebanding, take home pay komisaris Pertamina dengan kinerjanya. Segera evaluasi!" tegas Andi Sinulingga.

Dijelaskan, tantiem merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham, didasarkan pada prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan, setelah kena pajak.
 
Berdasar laporan keuangan tahunan Pertamina 2021 yang sudah diaudit, kompensasi yang dibayarkan dan terutang pada Dewan Komisaris Pertamina, yang terdiri atas tujuh orang, sebesar US$16,05 juta.

Dengan asumsi tiap anggota dewan komisaris memperoleh kompensasi yang sama per periode 31 Desember 2021, maka nilai itu dibagi tujuh, dan hasilnya US$2,3 juta per tahun.

Menggunakan asumsi kurs rupiah pada 31 Desember 2021 di level Rp14.198 per dollar AS, maka tiap komisaris mendapat kompensasi Rp32,6 miliar per tahun atau sebesar Rp2,69 miliar per bulan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya