Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan/Ist

Politik

Mendag Zulhas: Jika Ada Hambatan Ekspor, Laporkan Saja

SENIN, 06 MARET 2023 | 20:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berkomitmen terus mendukung pelaku usaha, khususnya eksportir. Komitmen ini diwujudkan dengan kebijakan yang mempermudah dan menghilangkan hambatan ekspor produk Indonesia dalam memasuki pasar internasional.

Begitu dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Ke-1 Tahun 2023 di Jakarta, Senin (6/3). Rakernas tahun ini mengambil tema "Industri Agro dan Ekonomi Kreatif Sebagai Tulang Punggung Ekspor Nasional".

"Aturan ekspor harus dipermudah, jangan sampai ada yang menghambat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika ada hambatan-hambatan ekspor laporkan saja," ujar Zulhas, sapaan karibnya.


Zulhas mengaku bersyukur, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 54,53 miliar dolar AS sepanjang 2022. Nilai surplus tersebut meningkat 19,11 miliar dolar AS atau 54 persen dari tahun sebelumnya.

Capaian ini, kata dia, merupakan kontribusi pelaku ekspor nasional. Sepanjang 2022, pelaku ekspor memberikan kontribusi sebesar 292 miliar dolar AS, naik 26 persen dari tahun sebelumnya dan secara signifikan menunjang surplus neraca perdagangan Indonesia.

"Keberhasilan pencapaian surplus dua tahun berturut-turut, bahkan 2022 ekspor Indonesia tertinggi sepanjang sejarah karena perjuangan para eksportir. Oleh karena itu, saya bangga dan berterima kasih," terangnya.

Ketua Umum PAN ini, juga mendukung ekspor produk yang bernilai tambah, khususnya untuk produk industri agro dan kreatif. Menurutnya, komoditas agro harus dikembangkan untuk mendapatkan nilai tambah sehingga meningkatkan kesejahteraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk hasil pertanian.

"Kita harus berpikir selangkah lebih jauh untuk mengolah hasil agro industri agar memiliki nilai tambah. Sementara produk kreatif, kita harus bangun ekosistem agar industri kreatif berkembang, termasuk UMKM," tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah akan terus membuka pasar agar produk ekspor semakin diterima di pasar global, terutama pasar baru seperti Asia Selatan, Afrika, dan Eropa Timur. Di antaranya dengan menggalakkan perjanjian-perjanjian dagang dengan negara mitra.

"Satu kata kuncinya, yaitu kolaborasi dan kerja sama, baik pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha dan asosiasinya. Kalau kerja sama kuat, saya kira tidak sulit untuk mencapai itu semua," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya