Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah/Ist

Politik

Sri Mulyani Harus Mundur sebagai Tanggung Jawab Moral Flexing Anak Buah

RABU, 01 MARET 2023 | 16:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena flexing atau pamer kekayaan elite Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi tamparan keras bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menuturkan, Sri Mulyani memang tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol kekayaan anak buahnya. Tetapi Menkeu tetap dianggap lalai atas flexing anak buahnya itu.

Oleh karena itu, Dedi menganjurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur lantaran tidak mampu mengawasi sikap hedon anak buahnya.


“Menkeu seharusnya miliki sikap ksatria, dengan lakukan audit skala besar di seluruh jajarannya. Atau Menkeu mengundurkan diri sebagai tanggungjawab moral karena gagal menjaga wibawa pejabat di kementeriannya, yang secara terang tidak menunjukkan empati pada situasi ekonomi mayoritas warga negara,” tegas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/3).

Menurutnya, keterkejutan Sri Mulyani terhadap sikap flexing para pembantunya di Kemenkeu yang baru-baru ini muncul bisa dibilang terlambat. Pasalnya, fenomena flexingdi elite Kemenkeu sudah lama terjadi.

“Untuk itu, Menkeu tidak saja lemah, tetapi memang tidak melakukan apapun untuk menjaga integritas bawahannya. Padahal, reputasi elite di jajarannya sudah terpuruk sejak lama. Sehingga Menkeu tidak dapat seolah-olah kaget saat ini,” tutup Dedi.

Penonaktifan Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti membuka jalan untuk membongkar sikap hedon sejumlah pejabat tinggi lain di internal Kemenkeu. Salah satunya Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Edi Darmanto, yang diketahui memamerkan motor gede dan pesawat Cessna melalui akun media sosialnya.

Hal ini membuat sakit hati rakyat kecil. Sebab, di tengah impitan ekonomi yang belum pulih, para pejabat tinggi justru cuek memamerkan kekayaannya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya