Achmad Nur Hidayat/Ist

Publika

Bubarkan Geng Moge Saat SMI punya Moge, Itu Kemunafikan!

SELASA, 28 FEBRUARI 2023 | 17:05 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

PERISTIWA penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat pajak Rafael Alun, terus merembet ke mana-mana. Tak hanya Rafael Alun yang terseret ulah anaknya, bahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo pun ikut terimbas kasus ini.

Imbas lain yang muncul akibat kasus ini adalah semakin disorotnya gaya hidup hedon para pejabat pajak. Tak hanya Rafael Alun, ayah Mario yang disorot karena nilai hartanya yang tidak wajar, akibat kasus ini Dirjen Pajak Suryo Utomo juga disorot karena gambarnya menaiki moge (motor gede) beredar luas di linimasa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berkomentar terkait ulah anak buahnya tersebut. Setelah memberhentikan Rafael Alun dari pejabat pajak, Sri Mulyani juga mengomentari terkait moge yang dinaiki Suryo Utomo dan klub moge yang ternyata adalah para pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

Bahkan Sri Mulyani meminta agar klub moge anak buahnya di Dirjen Pajak tersebut dibubarkan. Terungkap nama klub moge tersebut adalah Blasting Rijder DJP yang isinya adalah orang orang pejabat DJP.

Adalah satu fenomena yang aneh para pejabat di Republik ini yang gemar mempertontonkan kemewahan kala masyarakat dalam kondisi yang susah. Seolah hati nurani para pejabat ini sudah mati.

Terlebih para pejabat pajak yang memiliki tugas untuk memungut uang pajak dari rakyat untuk membiayai jalannya pembangunan, namun justru para pejabat pajak ini hidupnya sangat mewah. Dikelilingi fasilitas-fasilitas yang harganya fantastis, yang tidak sesuai dengan profil mereka sebagai pejabat pajak.

Belakangan, Sri Mulyani sendiri kemudian terungkap bahwa dari LHKPN dia juga memiliki moge. Sehingga menjadi lucu rasanya jika dia mengeluarkan pernyataan pejabat pajak tidak boleh menunggang moge atau memamerkan moge sementara dirinya sendiri memiliki moge.

Jadi seolah yang tertangkap dari maksud pernyataan SMI tersebut adalah silakan memiliki moge tapi jangan dipamerkan, jangan sampai terlihat oleh masyarakat. Munculkan lah kesan hidup sederhana, padahal hartanya menumpuk.

Jadi terlihat sekali bahwa apa yang disampaikan SMI tersebut adalah keteladanan yang semu dan penuh kepura-puraan. Bukan contoh keteladanan yang riil dari seorang pemimpin.

Yang Bangsa ini butuhkan saat ini adalah sosok pejabat negarawan. Para pejabat yang menempatkan amanah adalah sebagai bentuk tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat dan bukan sebagai alat untuk memperkaya diri dan keluarga.

Kasus Mario ini adalah menjadi pemicu terbukanya kotak Pandora tentang negeri kita yang rakyatnya hidup sulit namun para pejabatnya hidup mewah dan menumpuk harta.

Maka tidak heran jika negeri ini di usianya yang sudah menginjak 78 tahun kehidupan rakyatnya masih jauh dari kata sejahtera. Sementara para pejabatnya hidup berfoya-foya yang justru dibiayai oleh uang Negara yang sebagian berasal dari hirang. Sungguh sebuah ironi. rmol.id

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya