Berita

Ilustrasi KTP/Net

Politik

Wacana KTP Digital, PSI Ingatkan Kemendagri Pastikan Keamanan Sistemnya

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 | 14:37 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital yang bisa digunakan pada perangkat ponsel disambut baik oleh DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PSI, Sigit Widodo mengingatkan Kemendagri untuk tetap menjamin keamanan sistem dan mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Ini langkah berani yang harus didukung, tapi bisa berakibat fatal jika keamanan data tidak terjamin dan masyarakat tidak tersosialisasikan dengan baik,” ujar  Sigit, Senin (13/2).


Sikap resmi PSI ini menyusul rencana Ditjen Dukcapil Kemendagri merilis KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Rencananya, Aplikasi IKD sudah bisa diunduh di Playstore untuk pengguna ponsel Android mulai akhir bulan ini.

PSI menilai, pengalaman pemerintah dengan Aplikasi Peduli Lindungi di saat Pandemi Covid-19 sudah cukup untuk menjalankan Aplikasi IKD. Dalam pandangan PSI, jelas Sigit, sistem kerja KTP Digital tidak akan jauh berbeda dengan Aplikasi Peduli Lindungi.

Artinya, masyarakat juga sudah terlatih menggunakannya. Dengan demikian seharusnya tidak ada masalah yang berarti dan masyarakat akan dipermudah dengan adanya aplikasi ini.

Namun Sigit mengingatkan, selama beberapa tahun terakhir keamanan data lembaga pemerintah dan BUMN tengah menjadi sorotan menyusul seringnya peretasan basis data dan dijualnya data hasil retasan di forum-forum hacker.

“Jangan sampai sambutan hangat masyarakat berubah menjadi cibiran dan  kemarahan saat data KTP Digital menyebar di Internet,” ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya