Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Bahasa Politik Presiden Jokowi

SABTU, 28 JANUARI 2023 | 13:36 WIB | OLEH: FARID GABAN

SALAH satu keistimewaan Presiden Jokowi adalah kemampuannya menerjemahkan konsep yang ruwet menjadi sederhana dan mudah dipahami khalayak ramai. Ini berbeda dari presiden sebelumnya.

Dibanding Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi lebih lugas dan simpel. Bahasa Pak Jokowi tidak dibalut pretensi ilmiah, tidak berkesan jaga image dan tidak berusaha kelihatan pintar.

Kita bisa melihat kesederhanaan bahasa Presiden Jokowi dari sejumlah pernyataan menyangkut soal investasi, misalnya. Investasi adalah salah satu obsesi terbesar pemerintahannya.


Presiden Jokowi jarang bicara detail tentang UU Cipta Kerja, yang menjadi landasan hukum melayani investor dengan karpet merah. Dan membicarakan detail UU Cipta Kerja memang hampir mustahil dilakukan.

UU Cipta Kerja meringkas dan merevisi 70 undang-undang dalam sebuah UU baru setebal 1.000 halaman lebih. Baik presiden maupun anggota DPR RI, kecil kemungkinan pernah membacanya.

Presiden Jokowi memilih bahasa sederhana untuk meringkas apa yang dimaksud dengan kemudahan berinvestasi.

Ini salah satunya. "Kalau ada investasi masuk," kata Presiden Jokowi, "pejabat daerah merem saja dan setujui."

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa investasi jadi rebutan banyak negara. Itu sebabnya investor harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

"Investor harus dimudahkan," kata Presiden Jokowi. "Harga lahan untuk industri harus didiskon. Kalau perlu separo harga Vietnam."

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Presiden Jokowi mengajak kita sebagai bangsa untuk siap merendahkan harga dan martabat diri demi menarik investasi.

Kemudahan berinvestasi erat kaitannya dengan keamanan. Presiden Jokowi tahu itu, dan karenanya perlu menegaskan: "Saya akan mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi."

Investor tidak suka diganggu, termasuk misalnya diganggu protes masyarakat yang terkena dampak. Presiden Jokowi perlu menegaskan bahwa polisi harus tahu itu. Polisi harus melayani investor sebaik mungkin, kalau perlu dengan merepresi setiap protes.

Lugas dan sederhana. Itulah kekuatan Presiden Jokowi ketika berkomunikasi dengan bawahan dan rakyat awam.

Beliau tidak tedeng aling-aling menunjukkan semangat besar pemerintahannya dalam melayani investor, kalau perlu dengan merendahkan harga dan martabat bangsa, serta mengorbankan rakyatnya.

Tim Ekspedisi Indonesia Baru

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya