Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Bahasa Politik Presiden Jokowi

SABTU, 28 JANUARI 2023 | 13:36 WIB | OLEH: FARID GABAN

SALAH satu keistimewaan Presiden Jokowi adalah kemampuannya menerjemahkan konsep yang ruwet menjadi sederhana dan mudah dipahami khalayak ramai. Ini berbeda dari presiden sebelumnya.

Dibanding Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi lebih lugas dan simpel. Bahasa Pak Jokowi tidak dibalut pretensi ilmiah, tidak berkesan jaga image dan tidak berusaha kelihatan pintar.

Kita bisa melihat kesederhanaan bahasa Presiden Jokowi dari sejumlah pernyataan menyangkut soal investasi, misalnya. Investasi adalah salah satu obsesi terbesar pemerintahannya.


Presiden Jokowi jarang bicara detail tentang UU Cipta Kerja, yang menjadi landasan hukum melayani investor dengan karpet merah. Dan membicarakan detail UU Cipta Kerja memang hampir mustahil dilakukan.

UU Cipta Kerja meringkas dan merevisi 70 undang-undang dalam sebuah UU baru setebal 1.000 halaman lebih. Baik presiden maupun anggota DPR RI, kecil kemungkinan pernah membacanya.

Presiden Jokowi memilih bahasa sederhana untuk meringkas apa yang dimaksud dengan kemudahan berinvestasi.

Ini salah satunya. "Kalau ada investasi masuk," kata Presiden Jokowi, "pejabat daerah merem saja dan setujui."

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa investasi jadi rebutan banyak negara. Itu sebabnya investor harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

"Investor harus dimudahkan," kata Presiden Jokowi. "Harga lahan untuk industri harus didiskon. Kalau perlu separo harga Vietnam."

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Presiden Jokowi mengajak kita sebagai bangsa untuk siap merendahkan harga dan martabat diri demi menarik investasi.

Kemudahan berinvestasi erat kaitannya dengan keamanan. Presiden Jokowi tahu itu, dan karenanya perlu menegaskan: "Saya akan mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi."

Investor tidak suka diganggu, termasuk misalnya diganggu protes masyarakat yang terkena dampak. Presiden Jokowi perlu menegaskan bahwa polisi harus tahu itu. Polisi harus melayani investor sebaik mungkin, kalau perlu dengan merepresi setiap protes.

Lugas dan sederhana. Itulah kekuatan Presiden Jokowi ketika berkomunikasi dengan bawahan dan rakyat awam.

Beliau tidak tedeng aling-aling menunjukkan semangat besar pemerintahannya dalam melayani investor, kalau perlu dengan merendahkan harga dan martabat bangsa, serta mengorbankan rakyatnya.

Tim Ekspedisi Indonesia Baru

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya