Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Bahasa Politik Presiden Jokowi

SABTU, 28 JANUARI 2023 | 13:36 WIB | OLEH: FARID GABAN

SALAH satu keistimewaan Presiden Jokowi adalah kemampuannya menerjemahkan konsep yang ruwet menjadi sederhana dan mudah dipahami khalayak ramai. Ini berbeda dari presiden sebelumnya.

Dibanding Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi lebih lugas dan simpel. Bahasa Pak Jokowi tidak dibalut pretensi ilmiah, tidak berkesan jaga image dan tidak berusaha kelihatan pintar.

Kita bisa melihat kesederhanaan bahasa Presiden Jokowi dari sejumlah pernyataan menyangkut soal investasi, misalnya. Investasi adalah salah satu obsesi terbesar pemerintahannya.


Presiden Jokowi jarang bicara detail tentang UU Cipta Kerja, yang menjadi landasan hukum melayani investor dengan karpet merah. Dan membicarakan detail UU Cipta Kerja memang hampir mustahil dilakukan.

UU Cipta Kerja meringkas dan merevisi 70 undang-undang dalam sebuah UU baru setebal 1.000 halaman lebih. Baik presiden maupun anggota DPR RI, kecil kemungkinan pernah membacanya.

Presiden Jokowi memilih bahasa sederhana untuk meringkas apa yang dimaksud dengan kemudahan berinvestasi.

Ini salah satunya. "Kalau ada investasi masuk," kata Presiden Jokowi, "pejabat daerah merem saja dan setujui."

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa investasi jadi rebutan banyak negara. Itu sebabnya investor harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

"Investor harus dimudahkan," kata Presiden Jokowi. "Harga lahan untuk industri harus didiskon. Kalau perlu separo harga Vietnam."

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Presiden Jokowi mengajak kita sebagai bangsa untuk siap merendahkan harga dan martabat diri demi menarik investasi.

Kemudahan berinvestasi erat kaitannya dengan keamanan. Presiden Jokowi tahu itu, dan karenanya perlu menegaskan: "Saya akan mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi."

Investor tidak suka diganggu, termasuk misalnya diganggu protes masyarakat yang terkena dampak. Presiden Jokowi perlu menegaskan bahwa polisi harus tahu itu. Polisi harus melayani investor sebaik mungkin, kalau perlu dengan merepresi setiap protes.

Lugas dan sederhana. Itulah kekuatan Presiden Jokowi ketika berkomunikasi dengan bawahan dan rakyat awam.

Beliau tidak tedeng aling-aling menunjukkan semangat besar pemerintahannya dalam melayani investor, kalau perlu dengan merendahkan harga dan martabat bangsa, serta mengorbankan rakyatnya.

Tim Ekspedisi Indonesia Baru

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya