Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Bahasa Politik Presiden Jokowi

SABTU, 28 JANUARI 2023 | 13:36 WIB | OLEH: FARID GABAN

SALAH satu keistimewaan Presiden Jokowi adalah kemampuannya menerjemahkan konsep yang ruwet menjadi sederhana dan mudah dipahami khalayak ramai. Ini berbeda dari presiden sebelumnya.

Dibanding Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi lebih lugas dan simpel. Bahasa Pak Jokowi tidak dibalut pretensi ilmiah, tidak berkesan jaga image dan tidak berusaha kelihatan pintar.

Kita bisa melihat kesederhanaan bahasa Presiden Jokowi dari sejumlah pernyataan menyangkut soal investasi, misalnya. Investasi adalah salah satu obsesi terbesar pemerintahannya.


Presiden Jokowi jarang bicara detail tentang UU Cipta Kerja, yang menjadi landasan hukum melayani investor dengan karpet merah. Dan membicarakan detail UU Cipta Kerja memang hampir mustahil dilakukan.

UU Cipta Kerja meringkas dan merevisi 70 undang-undang dalam sebuah UU baru setebal 1.000 halaman lebih. Baik presiden maupun anggota DPR RI, kecil kemungkinan pernah membacanya.

Presiden Jokowi memilih bahasa sederhana untuk meringkas apa yang dimaksud dengan kemudahan berinvestasi.

Ini salah satunya. "Kalau ada investasi masuk," kata Presiden Jokowi, "pejabat daerah merem saja dan setujui."

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa investasi jadi rebutan banyak negara. Itu sebabnya investor harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

"Investor harus dimudahkan," kata Presiden Jokowi. "Harga lahan untuk industri harus didiskon. Kalau perlu separo harga Vietnam."

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Presiden Jokowi mengajak kita sebagai bangsa untuk siap merendahkan harga dan martabat diri demi menarik investasi.

Kemudahan berinvestasi erat kaitannya dengan keamanan. Presiden Jokowi tahu itu, dan karenanya perlu menegaskan: "Saya akan mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi."

Investor tidak suka diganggu, termasuk misalnya diganggu protes masyarakat yang terkena dampak. Presiden Jokowi perlu menegaskan bahwa polisi harus tahu itu. Polisi harus melayani investor sebaik mungkin, kalau perlu dengan merepresi setiap protes.

Lugas dan sederhana. Itulah kekuatan Presiden Jokowi ketika berkomunikasi dengan bawahan dan rakyat awam.

Beliau tidak tedeng aling-aling menunjukkan semangat besar pemerintahannya dalam melayani investor, kalau perlu dengan merendahkan harga dan martabat bangsa, serta mengorbankan rakyatnya.

Tim Ekspedisi Indonesia Baru

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya