Berita

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) saat berjalan kaki menuju Gedung DPR RI/RMOL

Politik

Diterima DPR, Puluhan Ribu Perangkat Desa Minta Jadi PNS

RABU, 25 JANUARI 2023 | 14:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan puluhan ribu perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) saat menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Herman Khaeron menyebutkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan pendemo, yakni menyetop pemberhentian perangkat desa secara massif, peningkatan gaji, dan penerbitan status perangkat desa.

Tiga tuntutan tersebut ia dapati setelah menerima perwakilan massa di Ruang Rapat Komisi II DPR RI.


Herman menuturkan, tuntutan tersebut harus dirumuskan secara detail agar dapat mengeluarkan kebijakan ikhwal jabawan seperti apa yang lebih tepat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk itu, pihaknya akan menyampaikan amanah dari perangkat desa tersebut untuk dapat dibahas di parlemen.

“Pasti fraksi-fraksi akan lakukan pembahasan, yang terpenting adalah bagaimana kita perjuangkan dulu UU Desa ini. Masuk dalam Prolgenas Prioritas 2023 baru nanti isinya jadi pembahasan,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (25/1).

Dia menambahkan, akan mengusulkan untuk merevisi undang-undang tentang desa tersebut.

“Oh iya, iya termasuk itu. Detailnya nanti akan dibahas, kalau memang UU itu sudah masuk revisi,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya