Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tak Punya Uang ke Dukcapil, Puluhan Ribu Warga Afghanistan Tak Punya KTP

MINGGU, 22 JANUARI 2023 | 19:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Puluhan ribu warga Afghanistan di Distrik Farahrud dilaporkan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) karena tidak memiliki uang yang cukup untuk sekadar pergi ke pusat pelayanan dan mengajukan identitas.

Tercatat sekitar 70 persen penduduk Farahrud tidak memiliki KTP Afghanistan.

"Setidaknya 14 ribu orang memegang KTP di Farahrud, sementara 70 ribu sisanya belum mendapatkan dokumen nasional," kata Badan Pusat Statistik dan Informasi Farahrud, seperti dikutip TOLO News pada Minggu (22/1).


Menurut seorang penduduk Farahrud, Abdul Hakim, banyak dari mereka yang belum belum memiliki KTP bahkan sudah berusia 40 tahun. Untuk itu, Abdul Hakim berharap agar KTP dapat didistribusikan segera oleh negara secara merata.

"Saya ingin mereka memberi saya kartu identitas di sini," desak Hakim.

Sementara menurut pengakuan Rahim, penduduk Farahrud lainnya, mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk sekadar pergi ke pusat untuk mengajukan KTP.

Baru-baru ini, media melaporkan adanya protes penduduk Afghanistan karena keterlambatan penerbitkan KTP elektronik, mereka juga tidak bisa mendaftarkan namanya secara online.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya