Berita

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Yusril Ajukan PBB Sebagai Pihak Terkait di Sidang JR Norma Sistem Pileg Terbuka

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 22:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Permohonan judicial review Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur soal sistem pemilihan anggota legislatif (pileg) dengan daftar terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB).

"Mengapa PBB mendukung permohonan dari enam pemohon? Supaya pemilu (legislatif) kita itu kembali kepada sistem proporsional tertutup," ujar Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (13/1).

Mantan Ketua Komisi Yudisial ini mengatakan, PBB sebagai salah satu parpol yang telah resmi menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 berhakmenjadi pihak terkait.


"PBB yakin kami punya legal standing mengajukan sebagai pemohon pihak terkait karena PBB tidak ikut terlibat menyusun Undang-undang No 7/2017 itu. Dan PBB sudah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu jadi punya kepentingan langsung terhadap pasal-pasal yang diuji di MK ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril berharap agar Majelis Konstitusi bisa mengabulkan permohonan para pemohon yang di antaranya merupakan kader parpol yang memiliki kursi di parlemen.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya