Berita

Pengamat politik Ray Rangkuti/Net

Politik

Uji Proporsional Tertutup, Ray Rangkuti Tak Yakin pada Hakim MK

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Delapan partai politik secara tegas menolak sistem proporsional terutup dan diharapkan publik untuk melayangkan gugatan atas uji materi sistem tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pengamat politik Ray Rangkuti tak yakin, dengan independensi hakim MK untuk menguji sistem proporsional tertutup yang ditentang oleh mayoritas partai politik ini.

Pasalnya, menurut Ray Rangkuti, MK hanya diam saja ketika putusannya soal UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan mewajibkan pemerintah untuk membetulkanya, namun bukannya memperbaiki, pemerintah justru mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.


“Adanya keraguan akan netralitas dan independensi hakim-hakim Mahkamah Kontitusi. Khususnya dalam menguji permohonan penerapan kembali proporsional tertutup ini,” kata Ray kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).


Menurutnya, hadirnya sebagian besar ketua umum parpol dalam pertemuan 8 aliansi tolak proporsional tertutup itu menjelaskan betapa besar perhatian, sekaligus kekhawatiran parpol-parpol ini akan putusan MK yang mencabut proporsional terbuka ke tertutup.

“Dan kekhawatiran itu bersumber dari keraguan mereka akan netralitas atau independesi para hakim MK,” demikian Ray.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya